Peran Pemda Masih Minim Dalam Antisipasi HIV/AIDS

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Laisa Khoerun Nissa

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Peran pemerintah daerah dalam mengantisipasi perkembangan kasus HIV/AIDS dirasa masih minim. Hal tersebut terlihat dari berkurangnya kampanye tentang bahaya HIV/AIDS serta tidak adanya rumah rehabilitasi penderita HIV/AIDS yang dimiliki pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Jawa Barat.

"HIV/AIDS ini berbanding lurus dengan pengguna narkoba karena penyebaran HIV di kalangan pengguna narkoba ini tinggi lewat jarum suntik. Jadi seharusnya penderita HIV/AIDS disediakan rumah rehabilitasi bersamaan dengan rehabilitasi narkoba," ujar Anggota Komisi V DPRD Jabar, Ikhwan Fauzy di Gedung DPRD, Selasa (26/5/2015).

Untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan bahaya HIV/AIDS, ia berharap peran Komisi Penanggulan AIDS (KPA) kembali dioptimalkan.

"Melalui lembaga ini, berbagai program pencegahan HIV/AIDS bisa dilakukan secara baik dan terarah," katanya.

Ketua PKK Jabar sekaligus Ketua P2TP2A Jabar, Netty Prasetiyani mengakui pihaknya belum memiliki petugas khusus pencegahan HIV/AIDS. Menurutnya, diperlukan sejumlah pengetahuan dan pembekalan yang baik untuk para petugas khusus pencegahan HIV/AIDS tersebut.

"Kalau HIV secara khusus belum, apalagi memahami HIV perlu pelatihan khusus. Saya berharap dinas terkait bisa memberi pelatihan dan pembekalan terhadap para penyuluh," kata Netty di Gedung Sate, Selasa (26/5).

Netty mengungkapkan untuk menekan pencegahan HIV/AIDS ini, masyarakat juga harus menyadari pentingnya setia terhadap pasangan. Pasalnya, penyebaran virus tersebut salah satunya akibat perilaku seks bebas.

"Hal ini tercermin dari tingginya ibu rumah tangga yang mengidap HIV/AIDS. Jadi masyarakat harus paham betul akan pentingnya setia terhadap pasangan," katanya. (*)