Proyek PLTA Jatigede Sumedang
Perlu Keppres untuk Waduk Jatigede
Pada acara ini Gubernur Jabar Ahmad Heryawan bertindak sebagai tuan rumah. Rakor juga dihadiri oleh 12 bupati/wali kota yang ada di Jawa Barat.
Penulis: Ichsan | Editor: Kisdiantoro
BANDUNG, TRIBUN - Salah satu kesimpulan dari rakor pembahasan soal infrastruktur Jawa Barat di Gedung Pakuan Bandung, Rabu (10/9) malam, adalah perlunya keppres sebagai payung hukum bagi pembebasan lahan proyek Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang. Untuk merealisasikan hal itu Menteri PU Djoko Kirmanto akan menyampaikannya langsung ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada sidang kabinet, Kamis (11/9).
Rakor ini dihadiri oleh lima menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KBI) II. Mereka adalah Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Menteri PU Djoko Kirmanto, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Armida Alisyahbana, dan Menteri Pertanian Suswono.
Pada acara ini Gubernur Jabar Ahmad Heryawan bertindak sebagai tuan rumah. Rakor juga dihadiri oleh 12 bupati/wali kota yang ada di Jawa Barat. Rakor dimulai pukul 20.00 dan berakhir pukul 23.15.
Chairul Tanjung mengatakan, rakor ini cukup unik sebab biasanya gubernur yang diundang ke Jakarta. Namun kali ini para menteri yang datang memenuhi undangan gubernur.
Menurut Chairul Tanjung, poin penting dalam rakor tersebut adalah semua aspek yang terkait dengan percepatan pembangunan Waduk Jatigede sesegera mungkin bisa difungsikan.
"Malam ini kita membahas semua aspek terkait dengan masalah bagaimana kita bisa mempercepat selesainya Waduk Jatigede dan bisa diairi untuk segera difungsikan," kata Chairul, seusai rakor semalam.
Para menteri dan peserta rapat yang hadir juga mempelajari seluruh kendala mega proyek tersebut. Intinya adalah perlu adanya Keputusan Presiden (Keppres) yang nantinya menjadi payung hukum bagi pengeluaran dana untuk pembebasan lahan.
"Beberapa hal kita pelajari yakni masih dibutuhkannya keppres yang akan menjadi payung hukum untuk dikeluarkannya dana bagi pembebasan lahan yang terpisah," kata Chairul.
Menurut Chairul, rencananya menteri PU akan menyampaikan soal ini ke Presiden SBY pada sidang kabinet, Kamis (11/9). Muah-mudahan, kata Chairul, usulan untuk membuat keppres ini bisa disetujui oleh Presiden.
Saat membuka rakor, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, ada sejumlah proyek infrastruktur di Jawa Barat yang harus segera diselesaikan.
Diantaranya, proyek Waduk Jatigede, Bandara Kertajati, Jalan Tol Cisumdawu dan Cikapali, Pengolahan dan Pemrosesan Sampah Regional di Legok Nangka Kabupaten Bandung dan di Nambo Kabupaten Bogor, Pembangunan Monorel Bandung Raya, Pelabuhan Cilamaya, Waduk Ciawi, dan Normalisasi serta Penataan Sungai Citarum.
"Saya berharap semua proyek itu bisa diputuskan untuk diselesaikan malam ini," kata Heryawan. (san)
