Singaparna Tasikmalaya Kota Terkotor Kedua di Indonesia

TASIKMALAYA, TRIBUN – Presiden Republi Indonesia melalui Sekretaris Negara menyatakan, dari hasil penilaian dan kajian kontinyu pemerintah pusat, Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya, Singaparna, sebagai kota skala kecil terkotor kedua di Indonesia tahun 2014.
           
Informasi yang dihimpun dari kantor Bappeda Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (5/8/2014), menyebutkan, predikat tersebut terpaksa disandang Singaparna, karena pihak Pemkab saat ini masih terfokus pada penyelesaian pembangunan gedung-gedung pemerintahan serta pembangunan yang bertitik berat di daerah pedesaan. Maklum Ibu kota baru beberapa tahun berdiri.
           
“Kita akui Singaparna sebagai kota skala kecil dinilai sebagai kota terkotor kedua di Indonesia. Ibu Kota yang baru berdiri beberapa tahun ini, saat ini tengah berupaya melakukan akselerasi pembangunan, dengan keterbatasan dana yang ada,” kata Kepala Bappeda Kabupaten Tasikmalaya, Yusef Yustisiawandana.
           
Akselerasi itu juga sebenarnya mulai menyentuh penataan Ibu Kota, yaitu dengan dipindahkannya Pasar dan Terminal Singaparna yang selama ini berada di Pusat Kota, akan dipindah ke daerah pinggiran. Pasar dan terminal selama ini bisa dibilang sebagai sumber kekumuhan perkotaan, selain keberadaan PKL di sejumlah kawasan.
           
“Kita berharap tahun 2015 mendatang, sudah ada pembebasan lahan untuk merelokasi pasar dan terminal. Jika kedua fasilitas umum itu sudah dipindah, tinggal melakukan penataan wilayah kota, termasuk alun-alun yang berada di seberang terminal dan pasar,” papar Yusef.
           
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Arif Rachman, mengaku malu dan prihatin Singaparna mendapat julukan seperti itu. Menurutnya, penilaian itu memberikan citra buruk terhadap kinerja Pemkab Tasikmalaya. “Sungguh ini sangat mengejutkan dan memalukan serta betul-betul telah membuat kami sebagai warga Singaparna merasa prihatin,” ujarnya.
           
Citra buruk itu misal tercermin dari pengelolaan lingkungan hidup. Dimulai dari hal kecil seperti penataan alun-alun, pasar, terminal dan PKL. “Kondisi ini harus menjadi tantangan bagi Pemkab untuk segera menata wilayah ibu kota. Khususnya ikon kota yaitu alun-alun supaya lebih bersih dan bebas PKL,enak dilihat, asri dan lebih manusiawi,” ujar Arif.
           
Terpisah, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tasik­malaya, Rudi, mengatakan, persoalan yang terjadi di wilayah ibu kota bukan sekadar persoalan lingkungan, tapi juga sektor lain yang melibatkan instansi lain seperti Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Dinas Bina Marga dan Pengairan ataupun Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

Hal itu seperti yang dilakukan Pemkot Surabaya. Saya melihat ada gerakan yang spektakuler dan memang dimulai dari persoalan lingkungan hidup, kemudian ditunjang program instansi lain. Pada akhirnya saat ini Surabaya mendapat berbagai penghargaan terbaik,” ungkap Rudi. (stf)

Selengkapnya, bisa dibaca di Harian Pagi Tribun Jabar, Rabu (6/8/2014).