Breaking News:

Gubernur Ikuti Dialog 'Struktur Kuasa dan Penguatan Politik Kerakyatan'

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengkritisi beberapa undang-undang yang bernafas liberalisme

JAKARTA, TRIBUN - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengkritisi beberapa undang-undang yang bernafas liberalisme. Heryawan bercerita contoh kasus yang menimpa petani kecil yang digelandang ke meja hijau karena menangkar benih. 
Pada prosesnya, petani tersebut tidak melaporkan ke lembaga pertanian dan pemegang merek benih unggul yang ditangkarnya. Akibatnya, kasus tersebut sampai di meja hijau. 
"Gara-gara Undang-undang pertanian seorang petani justru dipenjara. Undang-undang ini sangat liberal," kata Heryawan dalam Dialog Politik bertajuk 'Struktur Kuasa dan Penguatan Politik Kerakyatan' yang digelar Forum Komunikasi Generasi Muda Nahdlatul Ulama (FK-GMNU) di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta beberapa waktu lalu. 
Untuk itu, perlu ada kekuatan untuk mengubahnya. Dengan kata lain, dibutuhkan semacam kelompok 'generasi pengendali' yang dihuni sosok dari berbagai latar belakang. 
"Perlu kekuatan masyarakat, civil society yang bisa mengejawantahkan dalam bentuk partai, kelompok pemikir, LSM, pressure group, atau ormas (organisasi masyarakat). Terlebih mereka memiliki idealisme yang sama," katanya dalam rilis yang diterima Tribun
Kendati begitu, sosok yang bisa melakukan perubahan harus berintegritas, jujur, memiliki kemampuan memobilisasi, mengadvokasi, dan siap menghadapi risiko. Usai dialog, Heryawan pun diterima secara khusus Sekretaris Jenderal PBNU Marsudi Syuhud di ruang kerjanya. (*)
Editor: Ferri Amiril Mukminin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved