Breaking News:

80 Persen UMKM di Cimahi Belum Berizin

Jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Cimahi mencapai 5.500 pelaku.

CIMAHI, TRIBUN - Berdasarkan data yang tercatat di Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian (Diskopindagtan) Kota Cimahi, jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai 5.500 pelaku. Namun yang sudah memiliki izin hanya sekitar 20 persennya atau sekitar 1.100 pengusaha, dan sisanya atau 80 persen belum memiliki SIUP (surat izin usaha perdagangan). Padahal Diskopindagtan Kota Cimahi telah memberikan layanan yang mudah untuk membuat surat izin dan kerap melakukan sosialisasi.

"Kami sudah berupaya mensosialisasikan hal itu dengan menggelar berbagai acara sosialisasi dan pembinaan agar mereka dapat melakukan kepengurusan begitu usaha yang dirintis berjalan," ujar Asnadi, Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Diskopindagtan Kota Cimahi saat ditemui wartawan akhir pekan kemarin.

Menurutnya, izin usaha dapat memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha maupun pemerintah. Dengan adanya izin tersebut, pelaku usaha memiliki perlindungan hukum yang jelas, menjaga legalitas, serta mempermudah mendapatkan modal dari bank atau investor.

"Jadi sebetulnya izin itu akan lebih menguntungkan bagi pelaku usahanya sendiri. Kalau untuk pemerintah itu hanya untuk mengetahui data terbaru peningkatan jumlah UMKM termasuk ketika akan memberikan dana bantuan untuk pengembangannya," ungkap Asnadi.

Masih sedikitnya yang memiliki izin pada sektor UMKM, dikatakan Asnadi, memang kendala utamanya karena masih banyaknya pelaku UMKM yang mengalami timbul-tenggelam.

"Karena kondisinya yang fluktuasi itu, banyak para pelaku usaha UMKM ini yang mengurungkan niatnya untuk menempuh perizinan. Terlebih omset mereka masih di bawah Rp 500 juta karena mayoritas merupakan industri rumahan," jelasnya.

Meski demikian, Asnadi berharap agar pelaku UMKM secara keseluruhan dapat mengantongi izin usaha. Karena industri kecil yang turut mendongkrak keberhasilan ekonomi kerakyatan dengan kemampuannya menciptakan lapangan kerja itu dapat tercatat secara detail di dinasnya.

"Bahkan, kejalasana data sektor ini dapat memberikan solusi mengatasi tingginya angka pengangguran meski skalanya kecil dibanding industri pabrik," ungkapnya.

Sementara itu, Dadang (42), yang baru dua tahun berkecimpung dalam industri rumahan menilai izin usaha yang harus dimiliki para pelaku UMKM cukup memberatkan. Karena, selain dalam proses kepengurusannya mengeluarkan biaya persyaratan lain yang dilampirkan wajib pula menyerahkan denah bangunan.

"Omset usaha saya ini kan masih kecil. Kalau usaha seperti warung serta hanya berbentuk industri rumahan harus mengeluarkan biaya lebih dan membuat sketsa gambar, biayanya dari mana," katanya. (ddh)

Penulis: Dedy Herdiana
Editor: Kisdiantoro
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved