Dewan Bahas 3 Masalah Utama Disdikpora

Komisi IV DPRD Kota Cimahi yang kerap memanggil Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Cimahi, kini melakukan pertemuannya

Penulis: Dedy Herdiana | Editor: Darajat Arianto

CIMAHI, TRIBUN - Komisi IV DPRD Kota Cimahi yang kerap memanggil Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Cimahi, kini melakukan pertemuannya di Ruang Kepala Disdikpora yang berada di Lingkungan Pemkot Cimahi, Kamis (7/11). Dalam pertemuan itu mereka membahas tiga permasalahan utama yang sedang terjadi pada bidang pendidikan Cimahi.

Ketiga permasalahan yang terdiri dari kekosongan posisi kepala sekolah,  pengalokasian anggaran pendidikan di APBD yang hanya 10 persen, dan soal  kurikulum sekolah tahun 2013 itu merupakan masalah yang sedang disoroti DPRD Kota Cimahi. Dewan mengharapkan semua permasalahan itu bisa ditindaklanjuti bersama.

Menurut aggota Komisi IV DPRD Kota Cimahi, Enang Sahri Lukmansyah, kasus kosongnya posisi Kepala Sekolah dan Perda tentang periodesasi kepala sekolah menjadi sorotan utamanya. Karena ada beberapa posisi kepala sekolah yang masih kosong untuk itu perlu didukung agar pemeritah bisa segera melakukan pengisian.

"Memang tidak mudah untuk memilih Kepsek yang dibutuhkan, karena ada proses mekanisme salah satunya lewat tes yang harus diikuti oleh calon Kepsek terpilih," kata Enang saat ditemui usai kunjungi Disdikpora, Kamis (7/11).

Tidak hanya itu, lanjut Enang, realisasi Perda Nomor 3 tahun 2009 tentang periode kepala sekolah selama 4 tahun pun lebih ditekankan agar Disdikpora benar-benar mampu menjalankannya.

"Dari perda tentang periode masa jabatan kepala sekolah, di lapangan ada beberapa kepala sekolah yang masa jabatannya sudah lebih dari 10 tahun. Untuk itu ke depannya kami harapkan adanya penataan dan perbaikan lewat pengawasan di lapangan," jelasnya.

Selama ini juga diakui Enang, masalah periodisasi kepala sekolah sempat menjadi perdebatan. Dalam bahasannya, kepala sekolah boleh saja memegang posisi tersebut lebih dari 4 tahun jika memang memiliki prestasi.

"Kalau tidak berprestasi maka harus di-delete, bahkan tidak perlu menunggu waktu hingga 4 tahun. Terlebih kalau bermasalah akan kita coret langsung. Sedangkan bagi kepsek berprestasi yang lebih dari empat tahun boleh saja, asalkan tidak duduk sekolah yang sama," ungkap Enang. (*)

Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved