Breaking News:

Cacat Kurikulum 2013

KISRUH bahasa daerah dalam Kurikulum 2013 terus berlanjut. Pernyataan Mendikbud, M Nuh di berbagai media baik online maupun cetak, bukannya

Selain pernyataan Mendikbud, pernyataan anggota tim penyusun Kurikulum 2013 Said Hamid Hasan di media juga mengundang problematik. Ia mengatakan  bahwa heterogenitas merupakan alasan untuk menghilangkan bahasa daerah dalam kurkulum. Alsan ini tentu bertentangan baik dengan UUD 1945 dan UU Sistem Pendidikan Nasional, begitu juga dengan semangat Unesco dan DUHAM.

JIka alasan Hamid berdasarkan  ada daerah di Indonesia yang kini mulai heterogen seperti daerah Jakarta, Depok, dan Bekasi, yang ditempati oleh beragam etnis, memang tak bisa dimungkiri. Tapi logika  itu jadi aneh kalau kemudian menyamaratakan semua daerah mengalami hal yang sama. Satu daerah seperti Bekasi, Depok, Bogor memang heterogen, tapi kenapa daerah lain yang kena imbasnya? Ini yang dilupakan oleh Hamid.

Dalam mengatasi daerah yang heterogen, sebagai contoh seperti daerah Bekasi dan Depok yang nota bene ada di kawasan Provinsi Jawa Barat, pemerintah daerah pun sebetulnya memiliki solusi khusus yaitu memberikan kurikulum tersendiri, seperti pembelajaran bahasa Sunda dengan standar kompetensi yang berbeda dengan daerah lain di Jawa Barat, begitu juga untuk daerah Indramayu dan Cirebon yang menggunakan bahasa Jawa Cirebon sebagai bahasa ibunya.

Seperti sudah diketahui, Jawa Barat merupakan provinsi pertama di Indonesia yang memiliki Peraturan Daerah (Perda) No. 6 tahun 1996 tentang pelestarian, pembinaan, dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Sunda, yang kemudian diperbaharui dengan Perda No 5 tahun 2003 tentang pemeliharaan bahasa sastra, dan aksara daerah. Salah satu isinya mewajibkan sekolah-sekolah di Jawa Barat mengajarkan bahasa daerah. Kemunculan Perda tentang pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah di Jawa Barat itu pun menginspirasi provinsi lain untuk menghadirkan perda tersebut di wilayahnya, seperti seperti perda bahasa, sastra dan aksara Jawa yang tahun 2012 ini  baru disahkan oleh DPRD provinsi Jawa Tengah.

Dengan adanya Perda itu pun, kenyataan di lapangan, banyak bupati dan walikota yang kurang merespon, sehingga tak heran banyak sekolah yang tidak menghiraukan peraturan tersebut, yaitu tidak mengajarkan bahasa, sastra dan aksara daerah seperti seharusnya. Kalau pun pengajaran bahasa daerah itu ada, mereka tidak memberikan proporsi jam pelajaran yang ideal, paling hanya satu jam dalam satu minggu, bahkan ada sekolah yang tidak mengajarkannya sama sekali. Jadi sudah bisa dibayangkan, apabila kurikum 2013 tidak mencantumkan pelajaran bahasa daerah dengan alokasi waktu yang memadai, pelajaran bahasa daerah akan diabaikan oleh pihak sekolah karena tak ada aturan yang mengikat.

Tapi cacat  dalam kurikulum  2013 bukan sekadar terletak pada asumsi-asumsi dasar seperti yang disampaikan Mendikbud dan Hamid Hasan sebegai Tim Pengembangan Kurikulum 2013. Yang menjadi cacat  adalah, kurikulum 2013 tidak dirumuskan dan disusun berdasarkan riset. Pengembangan kurikulum tanpa riset jelas berlawanan dengan pasal 1 ayat (1) yang menyatakan, "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara."

Dari mana saya tahu Kurikulum 2013 ini tanpa riset? Saya tahu dari tulisan Rektor UPI Prof Dr Sunaryo Kartadinata yang dimuat di PR berjudul "Kurikulum 2013". Dalam artikelnya ia menulis di paragraf pertamanya, "Terlepas dari pro dan kontra atas draft perubahan Kurikulum 2013 (yang dirancang tanpa riset tentang profil dan kebutuhan perkembangan manusia Indonesia yang diharapkan, mengusung semangat mempersiapkan manusia Indonesia masa depan yang cerdas, kpmpettitif dan berjati diri Indonesia)".

Selain tulisan tersebut di PR itu, Rektor UPI itu menegaskan lagi pendapatnya dalam artikelnya berjudul "Mengawal Kurikulum 2013: Penguatan Kaidah Pedagogik dan Implementasinya" yang dimuat di media internal UPI Chronicle. Di situ ia menulis: "Kurikulum 2013 (K-2013) lahir tanpa didukung hasil kajian dan riset yang kokoh, baik yang terkait dengan pengembangan anak Indonesia maupun implementasi kurikulum dan pembelajaran selama ini. Mengapa riset penting? Karena K-2013 dirancang untuk mengawal penyiapan generasi manusia Indonesia masa depan yang disebut-sebut sebagai gerenasi emas 2045 (GE-2045). Seperti apa sosoknya GE-2045. Hingga saat ini belum ada rumusannya, dan mestinya dirumuskan berdasarkan riset." Pendapat Rektor UPI itu jelas merupakan hasil analisa dari figur yang kompeten sesuai dengan keahliannya di bidang pendidikan.

Jadi, tanpa riset yang komprehensif dan menangkap aspirasi kemajemukan bangsa, maka aspek usaha sadar dan terencana seperti diamanatkan Pasal 1 ayat (1) UU Sisdiknas tidak terpenuhi. Riset memang memerlukan biaya mahal, tapi salah arah pendidikan lebih mahal harganya, karena taruhannya bangsa dan negara. ***

*) Mahasiswa S2 Prodi Bahasa dan Budaya Sunda, UPI

Editor: Darajat Arianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved