TribunJabar/

BPK Temukan Penyimpangan Dana Opsus Papua Rp 4,28 triliun

BPK sedang melakukan audit terhadap dana otonomi khusus Papua untuk tahun 2011 - 2012. Audit tersebut merupakan permintaan dari DPD

JAKARTA, TRIBUN - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedang melakukan audit terhadap dana otonomi khusus Papua untuk tahun 2011 - 2012. Audit tersebut merupakan permintaan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

"Tahapan audit saat ini baru pengumpulan data dan dokumen terkait penyaluran dan distribusi dana otsus papua. Jenis auditnya adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu," kata Ketua BPK Hadi Purnomo, Selasa (30/4/2013), di Jakarta.

Sejak otonomi khusus diberlakukan tahun 2001, tidak kurang Rp 33 triliun digelontorkan di Papua dan sekitar Rp 7,5 triliun untuk Papua Barat. BPK sebelumnya pernah melakukan audit investigasi penggunaan dana otsus Papua periode 2002 - 2010.

Hasilnya, BPK menemukan penyimpangan sebesar Rp 4,28 triliun yang sebagian terindikasi korupsi.

Anggota DPD dari NTB Faroukh Muhammad mengatakan, meskipun dana otsus cukup besar namun manfaat yang diterima masyarakat tidak signifikan terutama dari sisi pelayanan.

Dari sekitar dua juta orang rakyat, sebanyak 37,5 persen masih tergolong miskin. (*)

Editor: Darajat Arianto
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help