Sebagian Ingin Gabung, Waketum: Jika PAN Masuk Koalisi Jokowi, Bukan untuk Cari Kedudukan Tapi . . .

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Viva Yoga Mauladi mengatakan, ada beberapa aspirasi dari internal PAN yang ingin perkuat koalisi pemerintah

Editor: Dedy Herdiana
ISTIMEWA/TRIBUN JABAR
Logo Partai Amanat Nasional (PAN) 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Viva Yoga Mauladi mengatakan, ada beberapa aspirasi dari internal PAN yang ingin memperkuat koalisi pemerintahan Joko Widodo.

"Ada sebagian dari internal PAN yang menginginkan memperkuat, 'sudah menjadi partai pemerintah saja'," kata Viva saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/7/2019).

Dikutip dari Kompas.com, Selasa (2/7/2019), Viva mengatakan, Koalisi Indonesia Adil dan Makmur telah resmi dibubarkan.

Dengan demikian, PAN sudah bisa menentukan sikap politiknya sendiri.

Menurut dia, PAN dalam platform berada di dalam atau di luar pemerintahan sama baiknya, asalkan hal itu untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Tawarkan 14 Program Prioritas untuk Jokowi-Maruf, Pertimbangan Partai Demokrat Gabung Koalisi

Namun, bergabungnya PAN dengan koalisi pemerintah harus ditentukan melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

"Jadi apakah PAN nanti berada di dalam atau di luar pemerintah, nanti akan ditentukan dalam Rakernas," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional ( PAN) Viva Yoga Mauladi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/5/2019).
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional ( PAN) Viva Yoga Mauladi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/5/2019). (KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)

Viva menegaskan, jika nantinya PAN berada di koalisi pemerintah, bukan untuk mencari kedudukan, tetapi bertujuan untuk bekerja sama untuk membangun bangsa dan negara.

"Seluruh kekuatan partai politik, ayo bekerja sama bergotong royong untuk membangun bangsa sesuai ajakan pak Jokowi ke pak prabowo kan untuk sama-sama membangun negara," tuturnya.

Gerindra Pastikan Tak Masuk Koalisi Jokowi, Tegaskan Akan Jadi Penyeimbang

Selanjutnya, Viva menambakan, berada di koalisi pemerintah atau menjadi oposisi dalam konteks di DPR, setiap parpol pendukung dan di luar pemerintah harus menjalankan fungsi konstitusionalnya.

Ia mengatakan, parpol pendukung pemerintah juga harus mengkritik dan mengkontrol setiap kebijakan pemerintah.

"Bahkan partai pendukung pemerintah pun terkadang bersuara keras terhadap pemerintah untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Bukan merongrong, tujuannya agar pemerintah bisa berjalan dengan bersih dan berwibawa," kata dia.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memang telah membubarkan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

Sandiaga Berikan Ucapan Selamat, Beri Isyarat Tak Mau Jadi Pembantu Jokowi, Ini Jalan yang Dipilih

Keputusan tersebut diambil melalui rapat internal bersama lima sekjen parpol dan sejumlah petinggi partai lainnya di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, kemarin.

Dalam rapat tersebut Prabowo mengembalikan mandat dukungan sebagai pasangan capres-cawapres ke masing-masing partai politik.

Hal itu dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi membuat putusan terkait perkara sengketa hasil Pilpres 2019. Dalam putusannya, MK menolak seluruh dalil permohonan yang diajukan oleh tim hukum Prabowo-Sandiaga.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Waketum: Sebagian Internal PAN Ingin Gabung Koalisi Pemerintah"

Sumber: Kompas
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved