Banyak yang Protes Soal PPDB, Ridwan Kamil: Mereka Kurang Paham Aturan Saja

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Haryanto

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA- Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengaku telah menyiapkan tim khusus untuk menampung dan menangani keluhan-keluhan mengenai penerimaan peserta didik baru ( PPDB ) 2019.

Hal itu menanggapi banyaknya keluhan pada gelaran PPDB SMA dan sederajat di Jawa Barat.

Namun kata dia, masyarakat yang protes terkait aturan-aturan PPDB tersebut dianggap kurang paham aturan yang berlaku.

"Kami sudah siapkan tim tapi menurut pantauan saya, kebanyakan yang protes protes itu kurang paham aturan saja. Dia menafsirkan, dia emosi jadi dia protes," kata Ridwan Kamil saat mengunjungi Waduk Jatiluhur, Purwakarta pada Rabu (19/6/2019).

Padahal menurut dia bahwa keluhan yang diproteskan itu bisa dijawab dan ada jawabannya.

Mengenai permasalahan pemberlakuan zonasi untuk masuk sekolah, menurut pria yang akrab disapa Kang Emil itu, adalah kebijakan pemerintah pusat.

Kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) itu berlaku di seluruh sekolah di Indonesia.

• SMAN 3 Bandung Terima Dugaan KK Siluman pada PPDB, Disdik Langsung Tindaklanjuti

• SMPN 2 Bandung Jadi Alamat KK untuk Mendaftar PPDB SMA Favorit, Ini Penjelasan Ketua RT

Pihaknya di Pemprov Jabar hanyalah mengamankan dan memastikan keadilan pelaksanaan PPDB dengan aturan-aturan tersebut.

Ia pun menjelaskan bahwa tujuan diberlakukannya sistem zonasi sekolah adalah hal positif, untuk pemerataan kualitas sekolah.

"Menjadikan semua sekolah sama saja, guru-gurunya disebar dan jadi tidak ada istilah sekolah favorit ya. Mengurangi stress anak juga," ucap dia menambahkan.

Disinggung mengenai kebijakan barunya sebagai Gubernur Jabar yang akan menggratiskan biaya sekolah tingkat SMA sederajat, Emil menjawab singkat.

Ia menyebut bahwa kebijakan tersebut akan dimulai pada tahun depan atau pada tahun ajaran baru mendatang.

Saat ini, Kang Emil mengaku sedang menggodok dan membahas agar biaya SPP sekolah yang dikelola Pemprov bisa dibebaskan.

"Kami sedang bahas supaya SPP yang dikelola provinsi SMA SMK bisa digratiskan. Kebutuhannya sedang dihitung, kurang lebih sampai Rp 2 trilliun," ujarnya.