Pemilu 2019

Buruh di Cimahi Tolak People Power, Wali Kota Cimahi Larang Warga Ikut Aksi ke Jakarta

Sejumlah buruh dari berbagai serikat pekerja di Kota Cimahi sepakat menolak berbagai gerakan inkonstitusional usai Pileg dan Pilpres 2019.

Buruh di Cimahi Tolak People Power, Wali Kota Cimahi Larang Warga Ikut Aksi ke Jakarta
Tribun Jabar/Hilman Kamaludin
Deklarasi Damai pascapemilu 2019 di Kota Cimahi, Jumat (17/5/2019) 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Sejumlah buruh dari berbagai serikat pekerja di Kota Cimahi sepakat menolak berbagai gerakan inkonstitusional usai Pileg dan Pilpres 2019.

Penolakan tersebut ditandai dengan cara melakukan deklarasi damai yang dihadiri Wali Kota Cimahi, Ajay M Priatna dan Kapolres Cimahi, AKBP Rusdy Pramana Suryanagara, di Pendopo DPRD Kota Cimahi, Jalan Djulaeha Karamita, Kota Cimahi, Jumat (17/5/2019).

Ketua DPC KSPSI, Edi Suhendi, mengatakan semua buruh di Kota Cimahi sepakat untuk menyerahkan hasil Pilpres 2019 dan Pileg ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) demi tetap terciptanya kondisi yang aman dan kondusif.

"Kami buruh di Kota Cimahi komitmen menjaga kondusifitas pascapemilu 2019 di Kota Cimahi, kami tidak akan melakukan hal yang dapat mengganggu kondusifitas," ujarnya di sela deklarasi damai.

Tersangka Muhammad Aufar Tulis People Power dan Korban Tewas 200 Orang, di Depan Polisi Menciut

Forum Ormas, LSM, dan Komunitas Se- Jawa Barat : Gerakan People Power Menyengsarakan Rakyat

Komitmen tersebut, kata dia, harus dilakukan agar pelaksanaan Pemilu 2019 tidak menimbulkan perpecahan antar masyarakat.

"Kami akan menerima apapun hasil dari Pemilu 2019 ini, semuanya kami serahkan ke KPU," katanya.

Ketua DPC SPSI Cimahi, Hedi Suherdi, mengatakan pihaknya tak menolak gerakan people power karena buruh merupakan bagian dari kekuatan rakyat.

"Terkait hal yang berhubungan dengan semua kegiatan-kegiatan inkonstitusional, kami dengan tegas menolak hal itu," katanya.

Wali Kota Cimahi, Ajay M Priatna, melarang warganya untuk mengikuti aksi people power atau yang kini dinamai Gerakan Kedaulatan Rakyat di Jakarta pada 22 Mei mendatang.

Pihaknya mengimbau agar warga Kota Cimahi tidak hadir ke Jakarta.

"Kita tahu tanggal 22 Mei itu adalah hari penetapan hasil Pemilu 2019 oleh KPU, saya melarang sekali masyarakat Cimahi untuk datang ke Jakarta," katanya.

Ponpes Raudlatul Tholibien Indramayu Tolak Wacana People Power, Bisa Memecah Belah Bangsa

Sejumlah Tokoh Agama dan Kalangan Pesantren di Tasikmalaya Tolak People Power

Penulis: Hilman Kamaludin
Editor: Theofilus Richard
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved