Dedi Mulyadi : Jika Presiden Tak Diakui maka Anggota DPR dan DPRD Tak Berhak Terima Gaji

Ketua Tim Kampanye Daerah Jokowi-Maruf Amin wilayah Jawa Barat, Dedi Mulyadi kembali menyindir kubur Prabowo-Sandi

Dedi Mulyadi : Jika Presiden Tak Diakui maka Anggota DPR dan DPRD Tak Berhak Terima Gaji
istimewa
Dedi Mulyadi dengan Maruf Amin 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Haryanto

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Ketua Tim Kampanye Daerah Jokowi-Maruf Amin wilayah Jawa Barat, Dedi Mulyadi kembali menyindir kubur Prabowo-Sandi terkait seruan agar pendukung nomor urut 02 ini tidak mengakui pemerintah dan tidak membayar pajak.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono meminta agar pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak perlu mengakui pemerintah yang terbentuk pada periode 2019-2024.

Menurut Arief ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pendukung Prabowo-Sandi. Di antaranya, menolak membayar pajak kepada pemerintah sebab pemerintah yang terbentuk dari penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak sah.

Dedi menilai, seruan tersebut tidak bisa dilaksanakan karena akan berdampak luas pada segala bidang.

"Kalau pemerintah yang sah tidak diakui dan kemudian warga diajak tidak usah membayar pajak, berarti anggota DPR dan DPRD dari partai oposisi pun tidak berhak mendapat gaji," kata Dedi, di Purwakarta Kamis (16/5/2019).

Teror Tembakan Airsoft Gun Hantui Warga Ciparay Bandung, Menyasar Kaca Rumah dan Mobil

Menurut Dedi, gaji dan tunjangan untuk anggota DPR dan DPRD berasal dari Kementerian Keuangan yang disalurkan melalui Sekretariat Jenderal DPR RI dan Sekretariat Dewan. Kalau pemerintah tidak diakui, otomatis kementeriannya pun tak diakui dan dianggap tidak sah. Maka, kata Dedi, gaji yang diterima pun tidak akan sah.

"Jadi nanti uang gaji yang diperoleh oleh anggota DPR dan DPRD pun ilegal itu," kata ketua DPD Golkar Jawa Barat ini.

Dampak lain dari seruan untuk tidak mengakui pemerintah yang sah adalah terkait administrasi kependudukan. Menurut Dedi, kartu tanda penduduk (KTP) itu ditandatangani oleh pejabat negara. Ketika presiden tidak diakui, maka pengangkatan pejabat negara itu juga tidak sah. Artinya, kegiatan yang legalitasnya menggunakan KTP berarti tidak sah.

"Salah satunya adalah transaksi perbankan pun tidak sah karena KTP-nya ilegal," kata mantan bupati Purwakarta 2 periode ini.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi juga mengkritik kubu Prabowo yang menolak hasil Pemilu 2019. Dedi menilai, sikap kubu Prabowo yang menolak hasil Pemilihan Umum 2019 berarti juga tidak mengakui perolehan suara calon legislatif semua partai, termasuk dari Gerindra.

DP Terduga Pembunuh Kasir Indomaret Ternyata Dipergoki Warga, Lolos Karena Mengaku Kuli Bangunan

Dedi mengatakan, Pemilu 2019 itu dilaksanakan satu paket kegiatan yang dipertanggung jawabkan oleh lembaga penyelenggara bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari pusat, provinsi hingga tingkat KPPS. Pengawasanya pun dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga tingkat kelurahan/desa.

Ketika hasil pemilu itu dianggap curang, kata Dedi, maka pemahaman itu berlaku paralel, yatu berlaku bagi pemilihan presiden, DPD, DPR RI hingga DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

"Sehingga pengakuan atau penolakan terhadap hasil pemilu, berarti penolakan terhadap satu paket kegiatan. Bukan hanya penolakan terhadap hasil pilpres, tetapi juga hasil pemilihan DPD dan anggota legislatif dari pusat sampai daerah. Berarti konsekuensinya menolak hasil pileg di berbagai daerah," kata Dedi.

Penulis: Haryanto
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved