Sikapi Temuan LHP BPK 2018 sebesar Rp 636 Juta, LSM di Cimahi Ini Lakukan Unjuk Rasa

LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara menduga puluhan anggota DPRD Kota Cimahi periode 2014-2019 melakukan korupsi dengan nilai Rp 636 juta

Sikapi Temuan LHP BPK 2018 sebesar Rp 636 Juta, LSM di Cimahi Ini Lakukan Unjuk Rasa
Tribun Jabar/Hilman Kamaludin
LSM Penjara saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Cimahi, Rabu (15/5/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) menduga puluhan Anggota DPRD Kota Cimahi periode 2014-2019 melakukan praktik tindak pidana korupsi dengan nominal mencapai Rp 636 juta lebih.

Dugaan tersebut berdasarkan temuan yang didapat dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun Anggaran 2017 terhadap DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Cimahi.

Menurut Ketua Umum LSM Penjara, Andi Halim, dari laporan itu ditemukan adanya kecurangan dan ketidakpatuhan terhadap Undang-undang, yaitu adanya kelebihan tunjangan intensif dan tunjangan transportasi.

"Sebanyak 44 Anggota DPRD Kota Cimahi periode 2014-2019 diduga korupsi dalam temuan LHP BPK 2018 sebesar 636 juta," ujarnya di sela aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Cimahi, Jalan Djulaeha Karmita, Rabu (15/5/2019).

Harus Bayar THR, 7 Hari Sebelum Idulfitri ! Disnakertrans Ingatkan Perusahaan di Kota Cimahi

Selain itu, kata dia, ada juga kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas Sekretariat DPRD Cimahi sebesar Rp 8,3 juta. Pihaknya sudah melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi itu pada Oktober tahun 2018 ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi.

"Namun saat itu pihak Kejari mengatakan laporan itu akan ditindaklanjuti usai Pemilu. Kemudian 21 April 2019 kami kembali mempertanyakan terkait kelanjutan laporan itu kepada Kejari Cimahi," katanya.

Namun hingga saat ini, lanjut Andi, belum ada respon atau tindaklanjut terkait laporan tersebut, sehingga LSM Penjara akan meminta kepada Kejari Cimahi untuk segera memproses seluruh anggota dewan yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tersebut.

Datangi Pasar Tumpah Sambil Mabuk dan Keluarkan Kata Kasar, Seorang Pria Ditusuk di Cimahi

Atas adanya dugaan korupsi itu LSM Penjara melakukan aksi unjuk rasa dan meminta agar anggota DPRD Kota Cimahi itu segera mengembalikan kerugian atas kelebihan pembayaran berbagai tunjangan itu.

Sebagai tanda adanya dugaan tindak pidana korupsi itu, anggota LSM Penjara melakukan aksi membakar replika tikus besar yang dilambangkan sebagai ciri khas seorang koruptor.

Sudah Clear

Sementara itu, Robin Sihombing anggota Komisi 1 DPRD Kota Cimahi mengatakan, terkait temuan LHP Tahun 2017 pada kegiatan DPRD Kota Cimahi dengan nilai anggaran sekitar Rp 636 juta, masalah itu sudah dinyatakan clear.

"Pada tahun 2017 berlaku PP Nomor 18/2017 dan itu konsekuensi yang terjadi, jadi kami tidak ada niatan seperti yang dituduhkan. Berdasarkan pemeriksa memang ada kelebihan bayaran tetapi sudah dikembalikan ke kas negara, sehingga tidak ada unsur pidana," katanya.

Sedangkan, terkait kegiatan perjalanan dinas yang kerap muncul dalam rencana kerja DPRD Kota Cimahi, Robin mengklaim hal tersebut sudah diatur berdasarkan undang-undang dan ada aturannya, selama yang dilakukan memiliki relevansi terhadap yang dibahas.

"Semua lembaga termasuk pemerintahan juga melaksanakannya. Kami selalu upayakan agar lebih efektif dan efisien lagi," kata Robin.

Penulis: Hilman Kamaludin
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved