Menerima Suap Rp 170 Juta dari Rp 4,3 Miliar Dituntut 6 Tahun, Neneng Rahmi : Itu Tidak Adil

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili menilai tuntutan 6 tahun pidana penjara untuk dirinya tidak adil.

Menerima Suap Rp 170 Juta dari Rp 4,3 Miliar Dituntut 6 Tahun, Neneng Rahmi : Itu Tidak Adil
Tribunjabar/Mega Nugraha
Sidang pleidoi Neneng Hasanah Yasin di Pengadilan Tipikor Bandung 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - ‎Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemkab Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili menilai tuntutan 6 tahun pidana penjara untuk dirinya tidak adil.

Neneng menurut tuntutan jaksa menerima suap secara berkala sejak 2016 hingga 2018‎ mencapai Rp 4,3 miliar terkait perizinan proyek Meikarta yang berkaitan dengan Dinas PUPR. ‎

Hanya saja, di persidangan, yang diakui diterimanya hanya Rp 170 juta atau 3,95 persen saja dari Rp 4,3 miliar.

"Tuntutan hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta sangat tidak adil buat saya yang mulia. Ini terlalu berat. Saya hanya bawahan kenapa dituntut sama dengan para kepala dinas," kata Neneng Rahmi saat membacakan pleidoi di ruang sidang 1 Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (15/5/2019).

Dalam kasus ini, atasan langsung Neneng Rahmi, Jamaludin yakni Kepala Dinas PUPR turut jadi terdakwa bersama Kepala DPMPTSP Dewi Tisnawati, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat Banjarnahor dan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

Neneng Hasanah Yasin Menangis Bacakan Pleidoi, Singgung Empat Anaknya, yang Bungsu Baru Lahir

Neneng mengatakan, selama mengurus perizinan Meikarta, ia hanya bawahan dan hanya melaksanakan perintah atasan.

Ia juga mengaku tidak bernegosiasi terkait pemberian uang dengan Satriyadi, Edi Dwi Soesianto, Fitradjaja Purnama, Henry Jasmen dan Taryudi dari Meikarta.

"Saya juga berharap, pengajuan saya sebagai justice colaborator (JC) dalam kasus ini dapat dikabulkan," ujar dia sambil menangis.

Dari Rp 4,3 miliar yang ia terima, ia distribusikan ke Neneng Hasanah Yasin, Jamaludin, Henri Lincoln yang saat kejadian menjabat Sekdis PUPR, ajudan bupati, pansus RDTR DPRD Bekasi dengan persentasi 96,5 persen.

"Sangat jelas saya tidak punya kepentingan untuk memperkaya diri dan bukan pelaku utama. Kalau dalam jual beli, pemberian Rp170 juta itu merupakan fee seorang makelar. Artinya pemberian seikhlasnya dari pihak-pihak yang melakukan jual beli," ujar Neneng.

Bayi Neneng Hasanah Yasin Menangis, Pengacara Minta Sidang Kasus Meikarta Diskors

Ia mengatakan, jika dilihat dari jabatannya, ia mengaku tidak pernah menginisiasi suap Meikarta. Sebagai negosiator juga tidak. Ia juga tidak pernah bernegosiasi dengan pihak pemberi suap.

"Mediator pun tidak. Inisiatif pertemuan dengan DPRD Bekasi dan Sekda Jabar (Iwa Karniwa) bukan dari saya, tetapi atasan saya Hendri Lincoln," tegas Neneng. (men)

Penulis: Mega Nugraha
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved