BPJS Kesehatan: Perlu Sinergi Forum Komunikasi & Forum Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Utama

Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan bahwa seluruh dinas/ instansi/ lembaga harus ikut berperan dan berkontribusi aktif dalam sukseskan Program JKN-KIS.

BPJS Kesehatan: Perlu Sinergi Forum Komunikasi & Forum Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Utama
Tribun Jabar/Kemal Setia Permana
Sekda Jabar Iwa Karniwa dan Deputi Direksi Wilayah Jawa Barat BPJS Kesehatan Mohammad Edison berfoto bersama seusai kegiatan Forum Komunikasi dan Forum Kemitraan dengan Para Pemangku Kepentingan Utama BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Barat di Bandung, Rabu (15/5/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah daerah mendukung kegiatan sosialisasi, koordinasi dan advokasi demi tercapainya Universal Health Coverage (UHC) dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Ini agar Program JKN-KIS di Provinsi Jawa Barat akan menjadi lebih optimal dan sesuai yang diamanatkan dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

BPJS Kesehatan sebagai Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan berwenang untuk melaksanakan komunikasi dan kemitraan dengan pemangku kepentingan lintas sektoral/organisasi/lembaga terkait lainnya dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Sekretaris Daerah Provinsi Jabar, Iwa Karniwa, mengatakan bahwa seluruh dinas/ instansi/ lembaga harus ikut berperan dan berkontribusi aktif dalam menyukseskan Program JKN-KIS.

"Dinas/ instansi/ lembaga lainnya agar bersinergi dalam menyelesaikan dan memecahkan permasalahan serta merumuskan rencana strategis terkait pelaksanaan Program JKN – KIS,” kata Iwa Karniwa dalam kegiatan Forum Komunikasi dan Forum Kemitraan dengan Para Pemangku Kepentingan Utama BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Barat di Bandung, Rabu (15/5/2019).

BPJS Kesehatan Bayarkan Rp 11 Triliun untuk Klaim Rumah Sakit

Iwa menyebutkan bahwa tujuan Forum Komunikasi dan Forum Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Utama sangat penting dilakukan agar tercapai komunikasi yang baik dengan para pihak pemangku kepentingan terkait dengan pelaksanaan Program JKN – KIS yang meliputi penyampaian saran dan gagasan, pemecahan masalah serta perumusan rencana kerja sama yang strategis. Kedua, kata Iwan, untuk tercapainya pemahaman yang sama dalam mendukung Program JKN – KIS.

"Ketiga adalah terwujudnya partisipasi pemerintah daerah dalam pencapaian UHC) khususnya di Provinsi Jawa Barat, serta terwujudnya koordinasi dan kerjasama yang baik lintas stakeholder guna meningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS," katanya.

Sementara Mohammad Edison, Deputi Direksi Wilayah Jawa Barat BPJS Kesehatan, menyampaikan bahwa pertemuan Forum Komunikasi dilaksanakan sebanyak dua kali dalam satu tahun. Sedangkan Pertemuan Forum Kemitraan dilakukan sebanyak satu kali dalam satu tahun.

"Agenda yang dibahas antara lain adalah Review Program JKN – KIS di Wilayah Jawa Barat, Update Kebijakan dan Regulasi Program JKN – KIS serta Evaluasi Hasil dari Implementasinya di Jawa Barat," ujar Mohammad Edison.

Pemkab Purwakarta Alokasikan Rp 14 Miliar untuk Bayar Iuran BPJS Kesehatan Masyarakat

BPJS Kesehatan, kata Edison, selain fokus pada pencapaian UHC, juga mengharapkan peran pemangku kepentingan guna mendukung terlaksananya kendali mutu dan kendali biaya pelayanan kesehatan juga perlu menjadi perhatian.

Advokasi dan dukungan untuk pemenuhan syarat operasional fasilitas kesehatan, seperti Surat Izin Operasional (SIO) dan Akreditasi (khusus untuk Rumah Sakit), pemanfaatan sistem Finger Print guna memudahkan peserta mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, serta optimalisasi Program Rujuk Balik bagi peserta JKN-KIS menjadi penting untuk dilaksanakan dalam waktu terdekat.

Berdasarkan data sampai Mei 2019, kata Edison, cakupan peserta JKN-KIS di Provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 38.033.735 jiwa, yaitu 84,22 persen dari total jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat.

Sementara cakupan peserta JKN-KIS di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kedeputian Jawa Barat adalah sebanyak 27.012.012 jiwa, yaitu 82,80 persen dari total jumlah penduduk di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kedeputian Jawa Barat.

"Terdapat total 2.187 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bermitra dengan BPJS Kesehatan, yang terdiri atas 833 Puskesmas, 748 Klinik Pratama, 473 Dokter Praktik Perorangan, 54 Dokter Praktik Gigi Perorangan, 74 Klinik TNI/Polri. Selain itu, BPJS Kesehatan juga sampai Mei 2019 telah bekerja sama dengan 195 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang terdiri atas 165 Rumah Sakit (termasuk di dalamnya 30 Klinik Utama), 113 Apotek, serta 69 Optik," katanya. (*)

Penulis: Kemal Setia Permana
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved