Pemilu 2019

Bawaslu Kota Bandung Temukan Sejumlah Pelanggaran dalam Pemilu 2019 di Kota Bandung

Jelang berakhirnya proses rekapitulasi suara pemilihan umum 2019, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Bandung menemukan berbagai pelanggaran

Bawaslu Kota Bandung Temukan Sejumlah Pelanggaran dalam Pemilu 2019 di Kota Bandung
Tribun Jabar/Cipta Permana
(kiri ke kanan) Koordiv hukum data dan informasi Bawaslu Kota Bandung, Wawan Kurniawan, Koordiv SDM Bawaslu Kota Bandung, Feredy, Ketua Bawaslu Kota Bandung, Zacky Mohammad Zam Zam, Kordiv pencegahan dan hubungan antar lembaga, Farhatun Fauziyyah; dan Koordiv Penindakan Bawaslu Kota Bandung, Mahali memberikan keterangan terkait laporan dan temuan proses pungut hitung dalam penyelrnggaraan Pemilu 2019, di Jalan Lengkong Besar, Bandung, Rabu (15/5/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Jelang berakhirnya proses rekapitulasi suara pemilihan umum 2019, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Bandung menemukan berbagai pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu di kota kembang.

Ketua Bawaslu Kota Bandung Zacky Muhammad Zam Zam mengatakan, pihaknya telah mengoptimalkan fungsi pengawasan mulai dari awal tahapan persiapan, sosialisasi, kampanye, hingga pemungutan suara serta penghitungan suara di TPS, hingga tahapan rekapitukasi surat suara tingkat kecamatan, kota, hingga provinsi.

Bahkan untuk memastikan hal tersebut pihaknya mengerahkan 7.616 petugas di lapangan untuk memastikan peyelenggaraan Pemilu LUBER dan Jurdil di Kota Bandung.

"Berdasarkan hasil laporan petugas di lapangan sepanjang penyelenggaraan pemilu 2019, kami menemukan adanya beberapa hal dugaan pelanggaran, mulai dari unsur daftar pemilih tetap (DPT), distribusi logistik pemilu, penyelenggaraan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi tingkat Kota Bandung," ujarnya dalam acara konferensi pers di Jalan Lengkong Besar, Bandung, Rabu (15/5/2019).

Dedi Mulyadi: Tak Akui Hasil Pemilu 2019, Prabowo Berarti Tolak Hasil Pileg 2019

Zacky pun merinci berbagai dugaan pelanggaran tersebut, diantaranya, ketidaksesuaian data daftar pemilih tetap (DPT), antara hasil berita acara rapat Pleno HP 3 dengan hasil rekapitulasi suara, yakni terdapat 11 kecamatan yang berbeda untuk formulir C-1 pemilihan presiden dan wakil presiden, serta 13 kecamatan yang berbeda untuk pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kota.

Lainnya, adanya permasalahan terkait logistik di TPS, antara lain disebabkan oleh kekurangan dan atau ketidaksesuaian logistik yang diterima oleh KPPS, C1 Plano yang tertukar, distrubusi logistik tidak tepat waktu, dan kesalahan dalam pejumlahan surat suara, sehingga mengganggu kelancaran proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

"Maladministrasi di TPS yang kami temukan lainnya, seperti keterlambatan pembukaan TPS, tidak tertempelnya DCT, pemilih pengguna A5 di tolak di bawah jam 12, pemilih DPK tidak dapat mencoblos, tidak adanya alokasi untuk TPS khusus, pemilih A5 yang diberikan seluruh surat suara, hingga adanya pemilih yang memalsukan formulir A5," ucapnya.

KPU Tidak Masalah Prabowo Tidak Terima Hasil Penghitungan Pemilu 2019

Pelanggaran malaadministrasi tersebut, lanjut Zaky, terjadi di dua TPS Kota Bandung yakni di Kecamatan Coblong dan Kecamatan Cibeunying Kidul. Pelanggaran tersebut berupa masyarakat yang tidak berhak memilih tetapi diberikan kesempatan untuk menyalurkan hak surat suara.

Pelanggaran ini, diduga disebabkan tidak disengaja ini faktor kelelahan petugas KPPS atau faktor ketidakutuhan pemahaman penyelenggaran.

Halaman
12
Penulis: Cipta Permana
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved