Oknum ASN Dinas Pendidikan Purwakarta Ditangkap, Terkait Pungli Pungutan Uang Pensiun

Oknum tersebut berasal dari bagian UPTD administrasi pengurusan pensiun yang diamankan dari hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Oknum ASN Dinas Pendidikan Purwakarta Ditangkap, Terkait Pungli Pungutan Uang Pensiun
Ilustrasi Pungli = Preman Birokrasi 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Haryanto

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Satgas Pungli Polres Purwakarta berhasil menangkap seorang oknum ASN di Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta pada Senin (13/5/2019).

Oknum tersebut berasal dari bagian UPTD administrasi pengurusan pensiun yang diamankan dari hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Hal tersebut dibenarkan oleh Kasatreskrim Polres Purwakarta, AKP Handreas Ardian saat ditemui di ruangannya, Mapolres Purwakarta, Ciseureuh, Purwakarta.

"Kami mendapat laporan dari warga. Saat ini pelakunya masih kami periksa dan dilakukan pendalaman oleh Saber Pungli kami," kata Handreas saat dikonfirmasi perihal kasus tersebut.

Dia menyebut bahwa pihaknya melakukan penangkapan karena adanya dugaan pungutan liar saat pengurusan pensiun.

Oknum tersebut menjanjikan membantu melancarkan pengajuan administrasi pensiun untuk para pensiunan ASN di Pemkab Purwakarta.

Diketahui, para ASN ini diharuskan melakukan pemberkasan masa persiapan pensiun (MPP) enam bulan sebelum masa pensiun atau menjadi pensiunan.

"Menurut informasi yang didapat, oknum tersebut harus ada anggaran Rp 700.000 hingga Rp 1.500.000 untuk pengurusannya," ucapnya.

Menurut sumber informasi yang didapat oleh pihaknya, Handreas menyebut oknum tersebut telah melakukannya beberapa kali.

Dia telah bekerja di posisinya sebagai administrasi pengurus pensiunan ASN di lingkungan Disdik Purwakarta selama dua bulan terakhir.

Ia menegaskan bahwa langkahnya kini sedang akan berkoordinasi dengan bagian pokja yustisi untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

Pokja tersebut pun akan sesegera mungkin mengundang instansi terkait, kejaksaan, dan kepolisian untuk Pokja Yustisi.

"Dari Pokja itu menghasilkan langkah selanjutnya, yaitu bisa lanjut proses penegakan hukum atau diserahkan ke institusi terkait atau secara administrasi," ujar dia menambahkan.(*)

Penulis: Haryanto
Editor: Ravianto
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved