Hari Buruh

Hari Buruh Internasional, Pemkot Tasikmalaya Dituntut Keluarkan Perda Ketenagakerjaan

Di momen Hari Buruh Internasional, Pemerintah Kota Tasikmalaya dituntut segera keluarkan Peraturan Daerah (Perda) ketenagakerjaan.

Hari Buruh Internasional, Pemkot Tasikmalaya Dituntut Keluarkan Perda Ketenagakerjaan
Tribun Jabar/Isep Heri
Peringati May Day, mahasiswa yang tergabung Aliansi Mahasiswa Tasikmalaya dan buruh menggelar aksi di Depan Bale Kota Tasikmalaya, Rabu (1/5/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isep Heri

TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA - Di momen Hari Buruh Internasional, Pemerintah Kota Tasikmalaya dituntut segera keluarkan Peraturan Daerah (Perda) ketenagakerjaan.

Hal itu selain karena masih ada sekitar 30 persen perusahaan yang belum mengupah sesuai UMK.

Menurut Ketua DPC FSPSIP (Federasi Serikat Pekerja Solidaritas Indonesia Perjuangan) Kota Tasikmalaya Rino Lesmana, Perda ketenagakerjaan juga diperlukan karena implementasi UU No 13 Tahun 2003 masih salah kaprah.

"Kita menuntut perlu perda tentang ketenangakerjaan. Karena kami lihat implementasi Uu 13 2003 tentang ketenagakerjaan. Itu banyak pelaku usaha yang abai," jelas Rino Lesmana saat ditemui saat menggelar aksi di Bale Kota Tasikmalaya, Rabu (1/7/2019).

Dia mencontohkan penerapan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

30 Persen Perusahaan di Kota Tasikmalaya Belum Bayar Pekerjanya Sesuai UMK

"Salah satu contoh, PKWT salah kaprah. Kami menemukan saat mendampingi para pekerja di aqua mereka diberikan status PKWT atau mitra usaha. Seharunya menjadi karyawan tetap karena sudah mengabdikan dirinya puluhan atau belasan tahun," jelasnya.

"Meski sudah kerja puluhan tahun tidak mendapatkan hak uang pesangon, hak penggantian masa kerja, jaminan hari tua, dan lain-lain," lanjutnya.

Selain itu, sebut Rino kepedulian perusahaan terhadap pekerja di Kota Tasikmalaya masih rendah.

Mahasiswa dan Buruh Demonstrasi di Depan Bale Kota Tasikmalaya, Menuntut Masalah Ini

"BPJS Ketenagakerhaan banyak yang yang tidak didaftarkan di kota tasik ini," ujarnya.

Saat dikonfirmasi mengenai itu, Ivan Dicksan menjawab singkat, bahwa perda ketenagakerjaan akan di bahas di dinas terkait.

"Mengenai Perda ketenagakerjaannya, kami akan bahas melalui Disnaker, nanti sudah ada Perda baru akan ada perwalkot," ucapnya.

Penulis: Isep Heri Herdiansah
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved