Pemilu 2019

Caleg Terpilih Bisa Gugur Seketika Jika Parpolnya Tidak Melakukan Hal ini

Bawaslu Purwakarta ingatkan para calon anggota legislatif (Caleg) di Purwakarta untuk jangan senang dulu jika terpilih jadi anggota DPR RI, DPRD Jabar

Caleg Terpilih Bisa Gugur Seketika Jika Parpolnya Tidak Melakukan Hal ini
Tribun Jambi/ tekape.co
Ilustrasi kampanye 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Haryanto

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Bawaslu Purwakarta ingatkan para calon anggota legislatif (Caleg) di Purwakarta untuk jangan senang dulu jika terpilih jadi anggota DPR RI, DPRD Jabar, atau DPRD Kabupaten Purwakarta.

Sebab, langkah tersebut bisa saja terhenti hanya gara-gara partai politik caleg tersebut tidak melaporkan Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Hal tersebut diingatkan pula oleh Koordintor Divisi Pengawasan Bawaslu Purwakarta, Oyang Este Binos, saat ditemui di sela pemantauan rekapitulasi suara di KPU Purwakarta, Jalan Flamboyan, Nagrikaler, Purwakarta, Rabu (1/5/2019).

Krisdayanti dan Raul Lemos Sedang Berbahagia, Lolos Jadi Anggota DPR, Krisdayanti Tulis Doa Singkat

"Parpol wajib laporkan dana kampanye itu paling akhir besok, tanggal 2 Mei 2019 pukul 18.00 WIB," kata Binos disela kegiatannya.

Binos menjelaskan bahwa LPPDK merupakan bagian akhir pada proses pencalegan.

Sebab sebelumnya parpol telah diwajibkan pula menyampaikan LADK (laporan awal dana kampanye) dan LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye) kepada KPU.

Sanksi tegas bagi parpol yang tidak melaporkan LPPDK ini, kata Binos, bisa berdampak pada gugurnya caleg yang telah terpilih pada pemilu serentak 2019.

"Sanksi bagi parpol yang tidak menyerahkan LPPDK yaitu seluruh caleg terpilih dari parpol tersebut tidak akan ditetapkan atau terdiskualifikasi," ucapnya.

Aturan itu tertuang dalam Pasal 338 ayat 3 UU 7 tahun 2017 Tentang Pemilu 2019.

Pada pasal tersebut tegas dikatakan bahwa caleg akan gugur jika parpol di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota tidak segera menyampaikan laporan kampanyenya.

Bahkan, sanksi pidana pun mengancam pengurus parpol jika terbukti dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar saat melaporkan  dana kampanye.

"Mengacu kepada Pasal 496 UU 7 Tahun 2017, pelaku diancam kurangan 12 bulan dan denda paling banyak Rp 12 juta," ujar dia menambahkan.

Aksi Caleg-caleg yang Gagal, dari Tak Kapok Meski 5 Kali Gagal sampai Curi Kotak Suara

Tina Talisa Akui Peluangnya Kecil Lolos ke Senayan, Jadi Caleg DPR RI dari Nasdem di Dapil Jabar 2

Penulis: Haryanto
Editor: Theofilus Richard
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved