Dedi Mulyadi Minta Semua Pihak Tidak Menyalahkan KPU, KPU Hanya Menjalankan Undang-undang

Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi meminta semua pihak tidak menyalahkan KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Dedi Mulyadi Minta Semua Pihak Tidak Menyalahkan KPU, KPU Hanya Menjalankan Undang-undang
istimewa
Dedi Mulyadi 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Haryanto

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi meminta semua pihak tidak menyalahkan KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Menurutnya, kinerja dan tugas KPU hanyalah menjalankan amanat undang-undang yang notabene adalah produk DPR.

"Saat ini semua orang tertuju menyalahkan KPU, padahal menurut saya KPU itu hanya menjalankan tugas undang-undang. Jika begitu, kita tidak mesti lagi harus menyalahkan KPU, stop sudutkan KPU," kata Dedi Mulyadi di rumahnya, Pasawahan, Purwakarta, Selasa (23/4/2019).

Daripada terus menyalahkan penyelenggara, kata Dedi, lebih baik mengkoreksi undang-undang yang mengatur kepemiluan tersebut.

Menurut Dedi, hadirnya pemilu serentak tahun ini adalah hasil yang dibuat oleh para wakil rakyat di senayan yang mengesahkan undang-undang tersebut.

Tidak hanya itu, lamanya kampanye hingga penghitungan suara yang kini dilakukan di tingkat PPK atau kecamatan pun adalah aturan dari undang-undang. KPU atau penyelenggara pemilu hanya menjalankan tugas dari undang-undang tersebut.

Menurut Dedi, rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan ini menjadi salah satu masalah yang merepotkan.

Hal itu karena di kecamatan perlu menghitung kembali ratusan hingga ribuan kotak suara dari TPS, yang berdampak pada sisi efektivitas waktu pengerjaan yang cukup melelahkan dan memakan banyak waktu.

"Kalau kecamatannya kecil sih mungkin tidak ada masalah, masalah timbul saat kecamatannya terbilang besar dan banyak penduduknya, akan memakan waktu sangat banyak," ujarnya.

Dulu Caleg Gagal dan Berniat Jual Ginjal, Kini Candra Saputra Bersama Istri Menuju DPRD Pekalongan

Oleh karena itu, dia meminta semua pihak untuk bijak dalam bertindak, khususnya pada pemilu kali ini.

Dedi mengajak untuk tidak lagi menyalahkan KPU, karena menurutnya KPU hanya melaksanakan perintah undang-undang yang telah dirancang oleh para anggota dewan.

Bahkan, hadirnya pemilu serentak yang kini banyak timbul masalah harus diakui sebagai kesalahan bersama.

Pemilu serentak ini harus menjadi bahan introspeksi, dan undang-undang yang mengatur tentang pemilu kali ini haruslah dievaluasi.

"DPR adalah representasi partai, pimpinan partai di tingkat nasional harus duduk bersama dengan pemerintah melakukan evaluasi dan introspeksi daripada terus menyalahkan pihak lain," ujarnya.

Kembali Terjadi, 1 Panwas Pemilu 2019 di Garut Meninggal, 10 Lainnya Sakit

Penulis: Haryanto
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved