Ratusan Warga Sumber Sari Tak Masuk DPT, Ini Tanggapan Anggota DPR RI dan Ketua KPU Kota Bandung

Sekira 200-an warga Sumber Sari, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung mengadu ke anggota DPR RI lantaran nama mereka tak masuk DPT

Ratusan Warga Sumber Sari Tak Masuk DPT, Ini Tanggapan Anggota DPR RI dan Ketua KPU Kota Bandung
Tribun Jabar/Daniel Andreand Damanik
Anggota DPR RI Junico Siahaan. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Daniel Andreand Damanik

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Sekira 200-an warga Sumber Sari, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung mengadukan kepada anggota DPR RI Junico Siahaan.

Mereka mengaku kepada Junico Siahaan bahwa nama mereka belum masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga dua hari sebelum Pemilu 2019,.

Menurut anggota DPR RI ini, kasus tersebut sudah pernah dikoordinasikan secara langsung dengan Ketua KPUD Kota Bandung, Suharti, sebulan lalu.

"Sebulan yang lalu, Ketua KPUD Kota Bandung memberikan jaminan bahwa ratusan warga yang namanya belum masuk DPT, akan dimasukkan. Kenyataannya, pagi tadi (15/4/2019) ada masyarakat yang melaporkan kepada kami yang mengatakan bahwa hanya enam orang yang mendapat undangan C6 dan masuk DPT. Bagi kami ini adalah kegagalan penyelenggara Pemilu 2019," kata Junico Siahaan di Jalan Martanegara, Kota Bandung (15/4/2019).

Pihak KPUD Kota Bandung berjanji, ucap Junico Siahaan, turun langsung ke daerah Sumber Sari untuk mendata warga belum masuk DPT.

Pencoblosan di Pemilu 2019 Masih Bisa Setelah Pukul 13.00, Berikut Syaratnya

DPT Purwakarta Tiba-tiba Bertambah 180 Orang di KPU RI, KPU Purwakarta Rapat Pleno Lagi

"Menurut saya ini ada pembiaran yang disengaja, pada saat itu kami berkoordinasi dengan Ketua KPUD Bandung, bukan dengan anggotanya. Jika mengembalikan DPT ini saja tidak menjadi prioritas Ketua KPUD, bagaimana kami bisa percaya kepada KPUD? Secara institusi kami sudah tidak percaya lagi dengan KPUD Kota Bandung," katanya.

Nico meminta agar KPUD Kota Bandung memastikan agar ratusan warga tersebut bisa memilih saat Pemilu 2019. Junico Siahaan berharap agar hak suara masyarakat tersebut tidak hilang

Ketua KPUD Kota Bandung, Suharti, mengakui adanya permasalahan itu namun menolak hal tersebut dikatakan sebagai pembiaran dari pihak KPUD.

"Tim kami sudah memeriksa langsung ke lokasi terkait permasalahan tersebut hari ini. Hak suara warga tidak hilang, sebagai solusinya warga yang tidak terdaftar dalam DPT akan menjadi Daftar Pemilih Khusus (DPK)," kata Suharti ketika dihubungi media melalui telepon (15/4/2019).

Hal yang menjadi permasalahannya menurut Suharti ialah, saat petugas KPUD mengunjungi rumah warga, warganya tidak ada di rumah.

"Bagaimana mau mendata, saat kami kunjungi warganya tidak ada di rumah? Mereka bisa menjadi DPK kalau memiliki KTP Kota Bandung dan akan menggunakan hak suaranya pada pukul 12.00 WIB," katanya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada jumlah yang pasti dari KPUD Kota Bandung terkait jumlah warga yang belum masuk DPT dan akan menjadi DPK.

Penulis: Daniel Andreand Damanik
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved