Bawaslu Kabupaten Cirebon Waspadai Hari Tenang, Banyak Dimanfaatkan untuk Lakukan Pelanggaran

Bawaslu Kabupaten Cirebon waspadai hari tenang. Banyak dimanfaatkan sejumlah pihak untuk lakukan serangkaian pelanggaran.

Bawaslu Kabupaten Cirebon Waspadai Hari Tenang, Banyak Dimanfaatkan untuk Lakukan Pelanggaran
Tribun Jabar/Theofilius Richard
Stiker yang dibagikan penyelenggara Aksi Gerakan Anti Politik Uang di Car Free Day Dago, Bandung, Minggu (4/3/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Masithoh

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Indeks kerawanan pemilu (IKP) potensi penyebarannya terjadi di mana-mana termasuk di Kabupaten Cirebon.

Di hari-hari menjelang pencoblosan sering dimanfaatkan sejumlah peserta pemilu yang melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon, Abdul Khoir, saat ditemui di Kedawung, Cirebon, Minggu (7/4/2019).

Menurutnya, banyak yang memanfaatkan hari tenang untuk melakukan serangkaian pelanggaran.

"Tentu kita lebih mengedepankan pencegahan. Di Bawaslu ada mekanisme SOP yang disebut CAT, yaitu cegah, awasi, dan tindak. Jadi segala aktivitas pemilu kami awasi dengan mekanisme CAT itu," katanya.

Untuk Kabupaten Cirebon, pelanggaran administrasi pemilu yang sudah sampai tahapan putusan ada 2 pelanggaran.

Keduanya caleg DPR RI dan DPRD Kabupaten Cirebon yang terbukti telah melanggar ketentuan dan mekanisme tata cara kampanye.

"Terkait temuan sampai hari ini baik di Panwascam maupun Bawaslu Kabupaten Cirebon sejumlah 7 temuan, terdiri dari pidana pemilu dan laporan baru 1 tapi di kecamatan itu ada 3 laporan," tambahnya.

Untuk mengatasi kerawanana pada 17 April mendatang, pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar bersama-sama mengawasi Pemilu 2019.

Komosioner Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin, mengatakan, kerawanan potensi politik uang pada masa tenang akan dilakukan upaya pencegahan.

Bawaslu RI akan serentak menggelar apel dan pengawasan atau patroli anti politik uang di tingkat kabupaten/kota.

"Nanti setiap kabupaten akan menerapkan pada tanggal 12 April. Gerakan serentak ini diharapkan dapat memunculkan psikologis ketakutan kepada para pihak untuk membeli dan menerima atas nama pemilihan. Jadi jangan sampai publik ini kemudian terbiasa dan merasa biasa-biasa saja dianggap normal, kalau orang memberi dan menerima atas nama pemilihan," ujarnya.

Menurutnya, politik uang harus dilawan bersama karena biasanya marak terjadi di masa tenang dan pada hari pelaksanaan.

"Harapan kami, acara tersebut akan menimbulkan serangan psikologinya muncul sebagai bagian dari upaya pencegahan," ucapnya.

Cirebon Berpeluang Jadi Primadona Investasi di Pulau Jawa, Keunggulannya Banyak, Akses pun Mendukung

UPDATE Mutilasi di Blitar, Polisi Kantongi Nama Pembunuh Budi Hartanto yang Ditemukan dalam Koper

Penulis: Siti Masithoh
Editor: taufik ismail
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved