Penyampaian SPT 1 April 2019 Dikecualikan dari Sanksi Administrasi

Walaupun penyampaian SPT pada 1 April 2019 diberikan pengecualian dari denda namun apabila status SPT adalah kurang bayar maka...

Penyampaian SPT 1 April 2019 Dikecualikan dari Sanksi Administrasi
Dok Kanwil DJP Jabar I
Seratus angkutan kota (angkot) berkumpul di Gedung Keuangan Negara Bandung, Jumat pagi (9/3). Penyebabnya Kanwil DJP Jawa Barat I menggandeng mereka untuk dijadikan media kampanye penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan secara online melalui e-filing dan e-form di laman djponline.pajak.go.id. 

TRIBUNJABAR.ID- Direktur Jenderal Pajak memberikan pengecualian pengenaan sanksi administrasi berupa denda bagi wajib pajak tertentu yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan tahun pajak 2018 pada 1 April 2019.

Pengecualian dari pengenaan sanksi denda ini dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 95/PJ/2019 yang ditetapkan pada hari ini, Jumat (29/3/2019).

Keputusan pemberian pengecualian sanksi denda ini diambil untuk mengantisipasi beban puncak administrasi penerimaan SPT serta batas waktu penyampaian SPT tahun pajak 2018 untuk wajib pajak orang pribadi, yaitu 31 Maret 2019, yang jatuh pada hari libur (Minggu).

Wajib pajak orang pribadi yang dapat menerima pengecualian ini adalah mereka yang:

(1) menyelenggarakan pembukuan dengan akhir tahun buku pada 31 Desember 2018;

Tinggal 2 Hari Lagi, Segera Lapor SPT Tahunan Pajak Pribadi Secara Online, Nih Simak Caranya

Cara Mendapatkan EFIN untuk Lapor SPT Tahunan Pribadi Melalui E-Filing, Cukup Ikuti 4 Langkah Ini

(2) diwajibkan melakukan pencatatan, termasuk orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma;

(3) yang dikenai pajak penghasilan bersifat final, termasuk pajak final 0,5 persen bagi pelaku UMKM.

Walaupun penyampaian SPT pada 1 April 2019 diberikan pengecualian dari denda namun apabila status SPT adalah kurang bayar maka kekurangan pembayaran pajak harus dilunasi paling lambat 31 Maret 2019.

Keterlambatan pembayaran pajak dikenai sanksi bunga sebesar 2 persen per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.

Direktorat Jenderal Pajak mengimbau masyarakat untuk segera menyampaikan SPT secara e-filing melalui portal DJP Online melalui laman https://djponline.pajak.go.id.

Bagi masyarakat/wajib pajak yang mengalami kendala atau membutuhkan informasi lebih lanjut, kunjungi www.pajak.go.id atau hubungi Kring Pajak di 1500 200.

Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved