Kajati Jabar Ingatkan 354 Kepala Desa di Cianjur, Sudah 3 Kades Tersandung Anggaran Dana Desa

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Raja Nafrizal, mengingatkan 354 kepala desa di Cianjur agar mengikuti aturan pemakaian anggaran desa dan dana desa

Kajati Jabar Ingatkan 354 Kepala Desa di Cianjur, Sudah 3 Kades Tersandung Anggaran Dana Desa
Tribun Jabar/Ferri Amiril Mukminin
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat akan melakukan pendampingan hukum kepada para kepala desa melalui penandatanganan kesepakatan bersama di halaman pendopo Cianjur, Kamis (28/4/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferri Amiril Mukminin

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR- Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Raja Nafrizal, mengingatkan 354 kepala desa di Cianjur agar mengikuti aturan penggunaan anggaran desa dan dana desa.

Kajati berharap beberapa kepala desa yang bermasalah dan saat ini dalam penyelidikkan kejaksaan menjadi contoh agar desa lainnya waspada.

Kewaspadaan ditunjukkan Kejaksaan dengan penandatanganan kesepakatan dengan 354 kepala desa tentang Kerja Sama Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di halaman pendopo Cianjur, Kamis (28/4/2019).

"Hari ini saya mewakili Kajati Jabar, melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama sebagai bentuk penyadaran kepada para kepala desa," ujar Kajari Cianjur Yudhi Syufriadi membacakan sambutan Kajati Jabar.

Yudhi mengatakan, Kejaksaan berkewajiban mendampingi untuk mengawal pembangunan agar cepat dan tepat sasaran.

Menipu Facebook dan Google Hingga Ratusan Juta Dollar AS, Pria Ini Terancam Dipenjara 30 Tahun

EKSKLUSIF - Seleksinya di Tingkat Pusat, Kanwil Kemenag Jabar Bantah Ada Jual Beli Jabatan

"Saat ini Kajari Cianjur sedang menyelidiki tiga desa yang terindikasi masalah," kata Yudhi Syufriadi.

Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman, berharap tak muncul lagi masalah terkait anggaran desa maupun dana desa setelah penandatangan kesepakatan.

"Presiden saat mengunjungi Cianjur kemarin mengatakan dana desa terus meningkat setiap tahunnya, kegiatan penandatanganan yang diikuti 354 desa bekerjasama dengan Kejaksaan ini baru pertama kali dilakukan," ujar Herman.

Ketua Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Cianjur, Beni Irawan, mengatakan, sudah lama kesepakatan ini dirancang.

"Hal ini bentuk pencegahan jangan sampai kades banyak yang terjerat hukum, kades akan lebih memperhatikan regulasi sehingga mengetahui apa yang jangan dilakukan," kata Beni.

Penulis: Ferri Amiril Mukminin
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved