Deddy Mizwar Sebut Proyek Meikarta Ibarat Membangun Negara dalam Negara

Mantan Wagub Jabar Deddy Mizwar menyebut proyek Meikarta ibarat membangun negara dalam negara.

Deddy Mizwar Sebut Proyek Meikarta Ibarat Membangun Negara dalam Negara
Tribun Jabar/Mega Nugraha
Mantan Dirjen Otda Soni Soemarsono, mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan mantan wakil guberur Jabar Deddy Mizwar hadir sebagai saksi di persidangan kasus suap perizinan Meikarta yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (20/3/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Mantan Wagub Jabar Deddy Mizwar sempat menyebut proyek Meikarta ibarat membangun negara dalam negara saat bersaksi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (20/3/2019).

Ia bersaksi untuk terdakwa eks Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan eks Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Neneng Rahmi Nurlaili.

"Dikatakan negara dalam negara itu karena mereka, kan, membangun kota metropolitan. Kan, ada aturannya (Perda 12 Tahun 20014) tapi masa untuk perizinannya tidak melibatkan rekomendasi Pemprov Jabar," ujar pria yang akrab disapa Demiz ini.

Pernyataannya beralasan karena proyek yang disebut prestisius itu, secara umum,‎akan dibangun di lahan seluas 438 hektare yang dibagi dalam tiga tahap.

Pertama 143 hektare, kedua 193,5 hektare, dan ketiga 101,5 hektare. Bisa dibayangkan, untuk tahap I saja, seluas 143 hektare, akan dibangun 53 tower apartemen dan 13 basemen. 

Demiz mengatakan, ia sempat terkejut saat mendengar informasi media bahwa Meikarta akan dibangun di lahan seluas 500 hektare (tepatnya 438 hektare). Menurutnya, sesuai perda, pembangunan di lahan seluas itu sudah termasuk kawasan metropolitan.

"Indikatornya jika dihuni 1 juta jiwa. Meikarta, kan, 2 juta penduduk. Jadi masuk kawasan metropolitan, sehingga perlu rekomendasi Pemprov Jabar," ujar dia.

Di sisi lain, Pemkab Bekasi menerima pengajuan izin penggunaan dan pengolahan tanah (IPPT) seluas 143 hektare (tahap pertama) dari pengembang Meikarta. ‎Namun, disetujui pada 12 Mei 2017 seluas 84,6 hektare. IPPT ditandatangani Neneng Hasanah Yasin.

"Tapi kami baru bisa setujui 84,6 hektare, itu haknya Lippo Cikarang, jangan ditahan-tahan. Sisa seluruhnya (tahap II dan III) tidak bisa disetujui karena sebagian kawasan itu menurut aturan, diperuntukkan u‎ntuk kawasan industri. Yang bisa untuk perumahan hanya 84,6 hektare. Kalau 500 hektare, taruh pistol di kepala saya, izin tidak akan kami berikan karena melanggar aturan," kata Demiz.

Halaman
12
Penulis: Mega Nugraha
Editor: taufik ismail
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved