Bawaslu Jabar Temukan Potensi Kekurangan Surat Suara, Ada Perbedaan Hitungan dengan KPU

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat menemukan potensi kekurangan logistik khususnya surat suara.

Bawaslu Jabar Temukan Potensi Kekurangan Surat Suara, Ada Perbedaan Hitungan dengan KPU
Tribun Jabar/Firman Wijaksana
Ketua Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan didampingi Kordiv Pengawasan Bawaslu Jabar, Zaky Hilmi saat melaksanakan konferensi pers terkait kekurangan surat suara di Hotel Harmoni, Jalan Cipanas Baru, Garut, Senin (18/3/2019) malam. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Firman Wijaksana

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat menemukan potensi kekurangan logistik khususnya surat suara.

Ketua Bawaslu Jawa Barat, Abdullah Dahlan saat menggelar konferensi pers di Garut semalam menyebut, terdapat potensi kekurangan surat suara yang harus segera diantisipasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat.

Apalagi Jawa Barat merupakan wilayah dengan pemilih terbanyak yakni sebesar 33 juta lebih.

Surat suara merupakan perlengkapan logistik utama yang harus diperhatikan.

"Kami lakukan pengawasan terkait perencanaan kebutuhan dan distribusi logistik di semua kabupaten/kota di Jabar. Ada beberapa hal temuan kami terkait potensi kurangnya surat suara," ujar Abdullah di Hotel Harmoni, Jalan Cipanas Baru, Senin (18/3/2019) malam.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jawa Barat, Zaky Hilmi menuturkan, ada potensi kekurangan surat suara di empat kategori.

Yakni surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden (PPWP), DPD, DPR RI, dan DPRD Provinsi.

Pemenuhan surat suara, lanjutnya, mengacu pada Undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan PKPU nomor 3 tahun 2019.

Bawaslu menghitung kebutuhan surat suara yakni dari DPT ditambah 2 persen per TPS.

Halaman
12
Penulis: Firman Wijaksana
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved