Soal Distribusi Surat Suara Pipres 2019, KPU Kabupaten Bandung Minta Didahulukan, Ini Alasannya

KPU Kabupaten Bandung akan meminta KPU Provinsi untuk mendahulukan Kabupaten Bandung soal pendistribusian surat suara pemilihan presiden dan wakilnya

Soal Distribusi Surat Suara Pipres 2019, KPU Kabupaten Bandung Minta Didahulukan, Ini Alasannya
Tribun Jabar/ Mumu Mujahidin
Ratusan petugas penyortiran dan pelipatan kertas surat suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung tampak tengah melakukan tugas mereka di Gudang Logistik KPU Kampung Sawah, Soreang, Kabupaten Bandung, Senin (4/3/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mumu Mujahidin

TRIBUNJABAR.ID, SOREANG- Hingga hari ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung belum menerima kertas surat suara untuk Pemilihan Presiden (Pilpres).

Padahal tahap pelipatan dan sortir untuk surat suara lainnya sudah selesai dilakukan KPU.

KPU Kabupaten Bandung akan meminta KPU Provinsi untuk mendahulukan Kabupaten Bandung mengingat ini memiliki jumlah pemilih terbanyak setelah Kabupaten Bogor.

Ketua KPU Kabupaten Bandung Agus Baroya menuturkan awalnya distribusi surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden ini dijadwalkan hari ini. Hanya, pihaknya kembali menerima informasi jika pendistribusian tersebut diundur menjadi tanggal 28 Maret nanti.

"Hari ini kami akan membuat surat permohonan, pertimbangan kepada KPU Provinsi untuk didahulukan. Karena kami memiliki jumlah 2.407.873 per lembaga itukan jumlah yang tidak sedikit dan tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar," tutur Agus seusai kegiatan Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2019 Bersama Pers di Aula Bale Pinter Pemilu KPU Kabupaten Bandung, Soreang, Jumat (15/3/2019).

Di Kabupaten Bandung 17.440 Lembar Surat Suara Rusak, 5.403 Lembar untuk DPR RI

Kebut Sortir dan Lipat Surat Suara, KPU Kota Bandung Tambah 20 Pekerja

Menurut Agus, KPU Kabupaten Bandung makin membutuhkan waktu lama jika pendistribusian surat suara tersebut berbarengan dengan pengelolaan logistik lain pemilu lain.

Agus yakin KPU Provinsi akan memperhatikan permohonan KPU Kabupaten Bandung tersebut mengingat Kabupaten Bandung memiliki jumlah pemilih terbesar kedua setelah Kabupaten Bogor.

Sejauh ini, kata Agus, pihaknya juga belum melaporkan jumlah kekurangan surat suara di Kabupaten Bandung karena masih menunggu penghitungan surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden.

"Kalau secara gambaran kita masih menunggu dulu penghitungan surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Setelah semuanya beres baru kami laporkan, kecuali ada instruksi lain tapi intinya kita sudah siap dengan data itu," katanya.


Ia mengatakan terkait kerusakan surat suara ini pihaknya terus berkomunikasi dengan KPU Provinsi hingga nanti secara serentak seluruh KPU kabupaten/kota akan melaporkan kekurangan jumlah surat suara, baik karena kekurangan dalam pengiriman atau karena ada kerusakan.

"Di samping itu, satu lagi, karena pada awalnya surat suara ini dikirim berdasarkan DPT di tiap kabupaten yang 2 persennya berbasis DPT kabupaten sedangkan nanti 2 persen itu harus berbasis TPS. Kalau dihitung surat suara 2 persen berbasis TPS itu ada selisihnya sekitar 12 ribuan," tuturnya.

Jadi nantinya KPU akan sekaligus mengakumulasikan jumlah selisih surat suara tersebut dengan jumlah surat suara akibat rusak dan akibat kekurangan pengiriman.

"Nanti laporan kerusakan itu harus dibuktikan dengan fisiknya. Ada berita acaranya. Sekarang masih kita simpan karena akan kita berita acarakan jumlah yang baik dan yang rusak setelah semuanya beres," katanya.

Penulis: Muhamad Nandri Prilatama
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved