Presiden Jokowi Digugat Rp 87 Miliar oleh 9 Penguasaha di Kota Palu, 1 April Sidang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) digugat senilai Rp 87 miliar oleh sembilan penguasaha di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Presiden Jokowi Digugat Rp 87 Miliar oleh 9 Penguasaha di Kota Palu, 1 April Sidang
istimewa
Kapal terdampar akibat tsunami Palu. 

TRIBUNJABAR.ID, PALU- Presiden Joko Widodo (Jokowi) digugat senilai Rp 87 miliar oleh sembilan penguasaha di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Sembilan penguasaha di Kota Palu tak hanya menggugat Jokowi tapi juga Menkopolhukam, Mendagri, Pemerintah Sulawesi Tengah, dan Kepolisan Daerah Sulawesi Tengah.

Gugatan tersebut sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Palu dengan No.21/PDT.G/2019/PN.PL.

Para pengusaha itu melayangkan gugatan terkait belum adanya kejelasan dan kepastian waktu penggantian barang yang dijarah pasca-gempa bumi yang melanda tiga wilayah di Sulawesi Tengah.

Salah satu penasihat hukum sembilan pengusaha, Syahrul mengatakan, gugatan kliennya itu dilayangkan ke Pengadilan Negeri Palu pada Jumat (8/3/2019) lalu.

4 Fakta Teror di Christchurch Selandia Baru, WNI Kritis hingga Korban Ditembaki saat Sedang Salat

Daftar Orang-orang yang Dibawa KPK Bersama Romahurmuziy, Ada Nama Kepala Kanwil Kemenag Jatim

Syahrul mengatakan, awalnya ada pernyataan yang dikeluarkan Mendagri yang membolehkan mengambil bahan makanan di sejumlah swalayan di Palu karena kondisi darurat usai gempa.

“Pernyataan itu akhirnya dimanfaatkan oleh sejumlah oknum dengan tidak bertanggung jawab. Mereka ternyata bukan hanya mengambil bahan makanan tapi menjarah hasil bumi dan menjarah di luar kebutuhan bahan pokok,” kata Syahrul saat dihubungi Kompas.com, Kamis (14/3/2019).

Syahrul mengatakan pernyataan Mendagri itu akhirnya memicu eskalasi penjarahan menjadi semakin masif dan meluas.

Menurutnya, pemerintah lalai atau tidak cepat mengambil tindakan untuk memulihkan keadaan, dalam hal ini adalah keamanan.

“Atas kejadian ini pula sehingga kami selaku penasihat hukum dari sembilan perusahaan menuntut pemerintah ikut bertanggung jawab memberikan ganti rugi yang dialami para pelaku usaha sebesar kurang lebih Rp 87 miliar setelah kami identifikasi. Kami juga menuntut pemerintah mengganti kerugian immaterial sebesar Rp 45 miliar,” kata Syahrul.

Halaman
12
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved