Mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan Dipanggil Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Garut Super Block

Adapun dakwaan subsidair, Yocie Gusman dijerat Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 ke1 juncto Pasal 65

Mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan Dipanggil Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Garut Super Block
TRIBUNJATIM.COM/SOFYAN ARIF CANDRA SAKTI
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan usai menghadiri Launching Jalan Sunda dan Jalan Prabu Siliwangi oleh Pemprov Jatim, di Hotel Bumi, Jalan Basuki Rahmat, Kota Surabaya, Selasa (6/3/2018) 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dipanggil sebagai saksi kasus dugaan korupsi pemberian kredit oleh BJB Syariah ke PT Hastuka Karya senilai Rp 548 miliar untuk pembangunan Garut Super Block dan Rp 80 miliar lebih pada CV Dwi Manunggal Abadi‎.

H‎anya saja, kasus itu sendiri sebenarnya sudah disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, dengan terdakwa Yocie Gusman selaku Plt Direktur Utama BJB Syariah yang juga pernah memimpin Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bogor, serta Andi Winarto selaku Dirut PT Hastuka Karya.

Sedangkan, Ahmad Heryawan alias Aher, diperiksa Bareskrim saat perkara itu sudah bergulir.

Sekedar diketahui, sejak awal, perkara itu ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri.

Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum yang dibacakan jaksa pada sidang perdana untuk terdakwa Yocie Gusman pada November 2018, tak ada satupun dalam dakwaan yang menyebut nama Ahmad Heryawan.

Adapun Yocie Gusman didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 65 ayat 1 KUH Pidana dalam dakwaan primair.

Adapun dakwaan subsidair, Yocie Gusman dijerat Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 ke1 juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Dalam dakwaan tersebut, terdakwa Yocie Gusman melakukan perbu‎atan melawan hukum terhadap 13 ketentuan formil mulai dari Undang-undang Perbankan, aturan direksi BJB Syariah hingga Peraturan Bank Indonesia.

Tak ada satupun dalam dakwaan, menyebut terkait ketentuan Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur.

Halaman
12
Penulis: Mega Nugraha
Editor: Ravianto
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved