Gali Potensi Pajak Kendaraan, Ini yang Dilakukan Pemkab Cirebon

Pasalnya, potensi bagi hasil perolehan pajak dari sektor kendaraan bermotor di Kabupaten Cirebon mencapai Rp 276 miliar pada tahun 2019.

Gali Potensi Pajak Kendaraan, Ini yang Dilakukan Pemkab Cirebon
Tribun Jabar/ Siti Masithoh
Penjabat Bupati Cirebon, Dicky Saromi. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Masithoh

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Dalam menekan angka jumlah kendaraan yang tidak bayar pajak (kendaraan bodong), Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD) Kabupaten Cirebon 1 Sumber bekerjasama dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Cirebon.

Pasalnya, potensi bagi hasil perolehan pajak dari sektor kendaraan bermotor di Kabupaten Cirebon  mencapai Rp 276 miliar pada tahun 2019.

Baik itu dari perolehan pajak pajak kendaraan bermotor (PKB) maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dari jumlah kendaraan roda dua mapun roda empat yang tercatat sebanyak 740 ribu kendaraan.

"Di Kabupaten Cirebon potensinya ada sekitar 740 Kendaraan. Untuk yang belum bayar pajak atau kendaraan tidak melakukan daftar ulang (KTMDU) sekitar 25 persen yang didominasi roda dua. Jadi ini perlu disosialisasikan dengan Pemkab yang dilanjutkan ke tingkat kecamatan, kelurahan hingga desa," kata Kepala PPPD Kabupaten Cirebon 1 Sumber, Benny Suratana, di Aula Paseban, Setda Kabupaten Cirebon, Jumat (15/3/2019).

Menurutnya, meski dari segi akumulasi data jumlah kendaraan belum bisa dipetakan, lantaran perekapan dilakukan pada akhir maret setiap triwulan pertama.

"Meski belum bisa diakumulasikan yang jelas potensinya sangat luar biasa. Karena, jika bagi hasil antara provinsi dan daerah yang sudah ditargetkan tahun ini sekitar Rp 276 miliar itu tercapai, maka besar juga pembilang bagiannya. Selain sosialisasi ini, kami juga melakukan penelusuran dengan kecamatan, kelurahan dan desa juga pihak kepolisian untuk melakukan razia di jalan," kata dia.

Tribun Jabar Silaturahmi dengan Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis

Puluhan Kamar Sudah Disiapkan di RSUD Arjawaningun Cirebon untuk Caleg Stres yang Gagal Terpilih

Sinergitas antara Provinsi Jabar dengan Bapenda dalam memahami sinergitas dianggap penting karena obyek pelayanannya yang sama.

"Hanya sektornya saja yang berbeda. Jika di provinsi itu khusus kepada kendaraan melalui PPPD, sedangkan di Dispenda itu ada 11 sektor pajak dan lainnya. Sehingga dalam upaya menekan jumlah KKTMDU atau kendaraan bodong, kami juga memotivasi camat akan pengawasan, pembinaan agar lebih intensif pembayaran pajak," kata dia.

Kepala Dispenda Kabupaten Cirebon, Erus Rusmana, mengatakan bahwa Pemkab Cirebon mengapresiasi sejumlah kecamatan dan desa melalui insentif.

Halaman
12
Penulis: Siti Masithoh
Editor: Theofilus Richard
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved