DPRD Minta Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Perbanyak Sosialisasi Kepada Masyarakat

DPRD Provinsi Jabar meminta BPSK memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat. Setiap tahun angka pengaduan konsumen terus meningkat.

DPRD Minta Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Perbanyak Sosialisasi Kepada Masyarakat
istimewa
Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat kunjungi BPSK Kota Tasikmalaya. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan serta melakukan pengawasan terhadap pencantuman Klausula Baku.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Didi Sukardi mengatakan, saat ini telah ada 17 BPSK di seluruh wilayah Jawa Barat.

Sebagai badan yang melindungi hak-hak konsumen, DPRD Jawa Barat, kata Didi, akan terus mendukung badan ini untuk terus memberikan perlindungan konsumen di seluruh wilayah Jawa Barat.

"Kendala saat ini adalah keterbatasan anggaran sehingga tidak ada anggaran untuk sosialisasi, oleh karena itu kami akan mendorong agar BPSK semakin dekat dan dikenal oleh konsumen", ujar Didi Sukardi di sela kunjungan kerja Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya, Kamis (14/3/2019).

Didi menambahkan setiap tahun angka pengaduan konsumen ke BPSK Kota Tasikmalaya ini terus meningkat.

"Problemnya belum seluruh konsumen di Jawa Barat yang jumlahnya jutaan orang mengetahui keberadaan lembaga ini sehingga tidak melakukan pengaduan ketika mereka dirugikan", ujar Didi Sukardi.

Didi berharap ke depan BPSK bisa berperan optimal dalam memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha sehingga menjadikan konsumen Jawa Barat yang cerdas dan mandiri.

Ketua BPSK Kota Tasikmalaya, Tessy Ekawati, mengatakan pengaduan sengketa konsumen setiap tahun terus bertambah akibat dari meningkatnya kesadaran terhadap hak-hak konsumen.

"Pada 2018 ada 32 pengaduan karena majelis vakum selama 7 bulan menunggu keputusan pengangkatan majelis baru, di tahun-tahun sebelumnya statistiknya sampai seratus pengaduan per tahun," ujar Tessy.

Tessy menambahkan hingga pertengahan Maret 2019 ini sudah ada 22 pengaduan sengketa konsumen kepada pihaknya.

Ia berharap masyarakat bisa lebih memahami Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen agar tercipta alam usaha yang lebih baik dan kondusif.

DPRD Jabar Dorong Disdukcapil Karawang Kejar Target Perekaman KTP

DPRD Jabar Dukung Pemprov Lahirkan Raperda RP3KP

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: taufik ismail
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved