Organda Kota Bandung Usulkan Program Car Pooling Grab to Work Dibatalkan

DPC Organda Kota Bandung menyurati Wali Kota Bandung, Oded M Danial, untuk membatalkan program Carpooling Grab to Work yang digagas Dinas Perhubungan

Organda Kota Bandung Usulkan Program Car Pooling Grab to Work Dibatalkan
Tribun Jabar/ Syarif Pulloh Anwari
DPC Organda Kota Bandung menunjukkan surat pernyataan sikap terhadap program Carpooling Grab to Work yang digagas oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung, saat menggelar Konferensi Pers di Bandung, Kamis (14/3/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Pulloh Anwari

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - DPC Organda Kota Bandung menyurati Wali Kota Bandung, Oded M Danial, untuk membatalkan program Carpooling Grab to Work yang digagas Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Wakil Ketua 3 DPC Organda Kota Bandung, Udin Hidayat, menjelaskan program yang mewajibkan ASN menggunakan transportasi online untuk berangkat ke kantor tidak pernah disosialisasikan kepada Organda Kota Bandung.

"Kami keberatan, program Dishub bagus tapi ada yang salah, enggak pernah libatkan kami," ujar Udin saat menggelar Konferensi Pers di Bandung, Kamis (14/3/2019).

Menurutnya, Organda harus dilibatkan dalam perencanaan transportasi umum sebab Organda sudah ditunjuk sebagai satu-satunya organisasi mitra pemerintah berdasarkan surat keputusan Menteri Telekomunikasi dan Pariwisata nomor: L.25/1/18/1963 tanggal 17 Juni 1963 dan sesuai anggaran dasar Organda Bab V pasal 12 ayat 1.

Udin menyanyangkan Pemkot Bandung lebih memilih transportasi online ketimbang dari sekian banyak angkutan umum darat yang sudah jelas payung hukumnya.

Sorlip Surat Suara di Kota Cimahi Dipusatkan di Dua Tempat, Sebagian Logistik Sudah Dipindahkan

Kasus Korupsi BJB Syariah Sudah Disidangkan, tapi Baru Sekarang Ahmad Heryawan Diperiksa Bareskrim

"Kami merasa diperlakukan tidak adil atas program ini dan Dinas Perhubungan Kota Bandung cenderung berpihak kepada sebuah perusahaan transportasi online yang keberadaannya belum memiliki payung hukum yang jelas dan masih dalam proses sosialisasi," ujar Udin.

Udin menjelaskan, seharusnya perencanaan sebuah program melibatkan semua stakeholder transportasi di Kota Bandung.

Sementara itu, program tersebut telah menimbulkan keresahan pada pelaku transportasi sehingga berpotensi konflik serta dapat kondusivitas masyarakat karena bertentangan dengan UU No.5/1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

"Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami DPC organda Kota Bandung mengusulkan kepada pemerintah kota Bandung agar program Dinas perhubungan Kota Bandung (Grab to Work) dibatalkan," ujarnya.

Ceu Popong Percaya Mutu Pendidikan di Purwakarta Meningkat Pesat Karena Hal ini

Persib Bandung Ulang Tahun, Bobotoh Harap Pangeran Biru Evaluasi Diri

Penulis: Syarif Pulloh Anwari
Editor: Theofilus Richard
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved