Presiden Jokowi Naikan Gaji ASN April 2019, Pengamat Komunikasi Politik Sebut Biasa Karena Ini

Rencana Presiden Jokowi yang akan memberikan kenaikan gaji bagi aparatur sipil negara (ASN) sekaligus rapel gaji ke-13 dan ke-14 pada April mendatang,

Presiden Jokowi Naikan Gaji ASN April 2019, Pengamat Komunikasi Politik Sebut Biasa Karena Ini
Facebook Presiden Joko Widodo.
Jokowi. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Rencana Presiden Jokowi yang akan memberikan kenaikan gaji bagi aparatur sipil negara (ASN) sekaligus rapel gaji ke-13 dan ke-14 pada April mendatang, bukan merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Bahkan wacana tersebut menurutnya sempat di lontarkan Jokowi pada Bulan Desember 2018 lalu.

Hal itu disampaikan Pengamat Komunikasi Politik Universitas Komputer Indonesia (Unikom), Adiyana Slamet, saat dihubungi Tribun Jabar melalui telepon, Jumat (8/3/2019)

"Ini merupakan hal yang biasa saja, dan memang sudah di jadwalkan sebelumnya, ketika berbicara bagaimana ASN itu harus mendapatkan reward atau penghargaan, hal itu karena adanya peningkatan prestasi yang dilakukan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Apalagi pertumbuhan ekonomi negara meningkat sebesar 5,8 persen," ujarnya.

Meski demikian, Ia pun tidak memungkiri bila pada akhirnya muncul dugaan di masyarakat, bahwa hal ini berkaitan dengan upaya Jokowi sebagai petahana dalam Pilpres 2019 untuk menarik hati pemilih, terutama golongan ASN

Terlebih semenjak Jokowi terpilih menjadi orang nomor satu di negeri ini, ada beberapa kelompok ASN yang tidak suka dengan gaya kepemimpinannya selama ini, karena kenaikan gaji dihitung hanya berdasarkan kinerja.

Maka upaya peningkatan gaji ini, menjadi solusi untuk menetralisasi segmentasi di golongan ASN.

Dewan Berondong Disdukcapil, Bawaslu, dan KPU soal KTP Warga Cina yang Sempat Viral

Tiga Kecamatan di Bandung Berstatus Tanggap Darurat, Pemkab Butuh Dana On Call Rp 5 Miliar

"Kalau kami ngomong seperti itu, pasti publik ada yang mengarah kesana, tapi bila dicermati, hal ini hanya merupakan wujud dari perhatian dan tanggung jawab pemerintah terhadap para pengabdi masyarakat agar dapat meningkatkan sedikit kesejahteraanya dengan adanya tambahan nilai 5% dari tunjangan yang diberikan," ucapnya.

Ia juga mengatakan bahwa kebijakan ini kemungkinan memiliki dampak terhadap elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Tetapi untuk mengukur dampak tersebut, harus dipastikan melalui survei.

"Dalam kajian perspektif psikologi komunikasi politik, setiap pemilih tentu akan berpihak kepada kandidat yang berguna atau bermanfaat bagi dirinya atau kelompoknya, sederhananya begitu. Sehingga dengan rencana menaikan gaji ASN, paling tidak masyarakat atau kelompok pemilih ASN akan menilai pemerintahan Jokowi memperhatikan kesejahteraan mereka. Akan tetapi ini menjadi sebuah masalah yang krusial ketika kelompok ASN, TNI, dan Polri dituntut netral dalam politik," ujar dia.

Oleh karena itu, pemerintah memiliki instansi pengawas tindak pelanggaran pidana dalam penyelenggaraan pemilu, berupa sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) yang diisi oleh Bawaslu, kejaksaan tinggi, dan Polri.

Satu di antara tugas Gakkumdu adalah membantu Bawaslu memastikan ASN tidak terlibat dalam politik praktis dan tidak menggunakan fasilitas negera untuk kampanye calon manapun, karena akan menciderai penyelenggaraan demokrasi.

"Tugas pokoknya memang ada di Bawaslu, bagaimana Bawaslu sebagai wasit penyelenggaraan pemilu, dapat mengawasi keterlibatan para ASN itu untuk tetap netral dan tidak adanya upaya mobilisasi dari pihak manapun, guna menjamin terselenggaranya pesta demokrasi yang jujur, adil, dan transparan," katanya.

Hmm . . . Lezatnya Steak Sirloin dengan Paduan Keju dan Sandwich

Tokoh Petani Cianjur Titipkan Pesan Ini ke Eddy Soeparno

Prihatin Insentif Guru Ngaji Rp 50 Ribu, Eddy Soeparno: Kita Perjuangkan Agar Naik

Penulis: Cipta Permana
Editor: Theofilus Richard
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved