Kopdar Awal Tahun 2019, Pemprov Jabar Sinergikan Arah Pembangunan dengan Kabupaten/Kota

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menggelar Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Kopdar) bersama semua bupati/ wali kota se-Jawa Barat, di Green Forest Resort, Jalan Sersan Bajuri, Cihideung, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Senin (4/3/2019).

"Setiap tiga bulan gubernur, bupati/wali kota berkumpul. Karena ini tiga bulan pertama, hari ini semua bupati/wali kota menyampaikan keinginannya untuk 2020," kata Ridwan Kamil.

Lewat Kopdar kali ini, Ridwan Kamil mengajak bupati/wali kota untuk menyinergikan sekaligus mengoptimalkan arah pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur, baik yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) atau provinsi.

Ridwan Kamil pun meminta supaya bupati/wali kota bisa menindaklanjuti program pembangunan yang telah berjalan dan yang akan direncanakan.

Ia juga meminta bupati/wali kota mengakomodasi program yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat dalam mencapai visi pembangunan yang dituju.

"Kami tidak mau lagi arah pembangunan kurang sinkron. Artinya lewat Kopdar ini disinkronisasi. Karena mobil Jawa Barat ini mau di-gass poll mau digeber, ini para penumpang, para sopir harus nyaman, jelas arahnya, berapa kecepatannya," katanya.

• Bawaslu Kota Bandung Imbau Parpol Peserta Pemilu Perhatikan Aturan Pemasangan APK Berikut Ini

• Selain Andi Arief, 9 Politikus Ini Pernah Terjerat Kasus Narkoba, Bahkan Ada yang Ditangkap Dua Kali

Sebaliknya, lanjut Ridwan Kamil, setelah aspirasi daerah ini dipahami, ia akan memperjuangkan pelaksaan program tersebut melalui program gubernur. Ia pun meminta dukungan dari semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan.

"Semuanya buat rakyat, ada Jabar Quick Response, dibentuk kalau belum, ada Layad Rawat, dimaksimalkan kalau belum, Kredit Mesra di masjid dikampanyekan, dan lain- lain," katanya.

"Kalau ini terjadi dan kita sering berkomunikasi, maka Jawa Barat akan ngabret maju, kondusif, dan makin luar biasa," tambahnya.

Ridwan Kamil juga mengungkapkan bahwa Provinsi Jawa Barat telah berkomitmen, bahwa pembangunan tidak hanya harus dibiayai oleh APBD.

Apabila APBD tidak mencukupi, ia siap membantu bupati/wali kota untuk melobi pemerintah pusat.

"Saya siap juga membantu cari kerja sama dengan swasta, bisa ke BJB pakai Kredit Infrastruktur Daerah (Indah), bisa ikut ke luar negeri melobi lembaga donor hibah, bisa CSR, dana umat, dan lain- lain," katanya.

"Ternyata banyak yang baru tahu kalau pintu untuk membangun tidak hanya lewat APBD," ucapnya.

Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Daud Achmad, mengutarakan bahwa sesuai dengan Visi Jawa Barat 2018-2023 yakni 'Jawa Barat Juara Lahir Batin melalui Inovasi dan Kolaborasi', maka forum komunikasi antara gubernur dengan para bupati/wali kota perlu terus diintensifkan, melalui berbagai interaksi formal maupun informal secara berkala dan berkelanjutan.

Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.