Caleg PKS Ini Sangkal Pelanggaran Kampanye dari Bawaslu Kabupaten Cirebon, Begini Penjelasannya

Caleg DPRD Kabupaten Cirebon dari PKS atas nama Sunenti, menyangkal dugaan pelanggaran kampanye yang dituduhkan Bawaslu Kabupaten Cirebon.

Caleg PKS Ini Sangkal Pelanggaran Kampanye dari Bawaslu Kabupaten Cirebon, Begini Penjelasannya
TRIBUN JABAR/SITI MASITHOH
Sidang Pelanggaran Administratif di Bawaslu Kabupaten Cirebon, Senin (4/3/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Masithoh

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Caleg DPRD Kabupaten Cirebon dari PKS atas nama Sunenti, menyangkal dugaan pelanggaran kampanye yang dituduhkan Bawaslu Kabupaten Cirebon.

Pihaknya mengaku keberatan lantaran merasa tidak melakukan kampanye pada Senin (4/2/2019) lalu di Kecamatan Kaliwedi.

Kuasa Hukum Sunenti, Fahmi Ali Ramdhani, menjelaskan, kliennya hanya mengahdiri undangan tokoh setempat untuk acara keluarga.

"Saat kegiatan itu dia hanya menghadiri undangan salah satu tokoh masyarakat untuk menyampaikan sosialisasi tata cara pencoblosan. Saat itu memang ada pengajian keluarga, tapi di luar dugaan ada masyarakat yang berdatangan. Tidak ada kampanye besar-besaran, itu hanya untuk keluarga dan terbatas," katanya saat ditemui di kantor Bawaslu Kabupaten Cirebon, Senin (4/3/2019).

Menurutnya, acara tersebut hanya akan dihadiri oleh sembilan orang. Namun yang datang mencapai 40 orang.

"Kita tidak ada rencana mengundang masyarakat. Mereka yang antusias. Kami hanya membawa contoh surat suara dan menyampaikan tata cara pencoblosan," kata dia.

Atas dugaan pelanggaran adminsitratif pemilu yang ditujukan Bawaslu, pihaknya akan berpikir selama tiga hari ke depan untuk mengajukan banding atau menerimanya.

"Bagaimana mau izin untuk membuat STTP, orang kami diundang, bukan kami yang mengadakan," kata dia.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon, Abdul Khoir, menegaskan bahwa Caleg tersebut terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu lantaran tidak mencantumkan STTP saat kampanye.

"Tadi Sunenti menolak bahwa itu merupakan pelanggaran. Makannya kita membuat empat keputusan pada sidang tadi," katanya.

Keempat putusan tersebut, lanjut kata dia, yaitu menolak eksepsi dari Caleg, terlapor dinyatakan terbukti bersalah, KPU harus memberikan laporan tertulis, dan Caleg harus mengetahui tata cara berkampanye.

"Pada 4 Februari itu, saat kita meminta Caleg untuk tidak melanjutkan, yang bersangkutan tetap melanjutkan dan beralasan menghadiri pengajian.

Menurut Bawaslu, kegiatan tersebut masuk dalam salah satu jenis kampanye. Di antaranya ada tatap muka, pertemuan terbatas, dan bentuk kampanye lain seperti silaturahmi.

Setelah Video Pasien Ditandu Viral, Jalan dari Desa Pasirlancar Menuju Puskesmas Sindangresmi

BREAKING NEWS: Andi Arief Politikus Demokrat Ditangkap Kasus Sabu-sabu, Ada Foto Toilet Dibongkar


Penulis: Siti Masithoh
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved