Munas NU Soroti RUU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha

Munas Alim Ulama yang digelar NU menyoroti RUU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha.

Munas NU Soroti RUU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha
istimewa
Suasana sidang Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama yang digelar Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Kamis (28/2/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isep Heri

TRIBUNJABAR.ID, BANJAR - Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama yang digelar Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, menyoroti sejumlah persoalan krusial, antara lain Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti Monopoli dan Persaingan Usaha.

Muhammad Syamsudin, salah satu anggota komisi dan tim perumus draf keputusan mengatakan, RUU itu dirancang untuk mengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

UU ini disebut Muhammad Syamsudin masih belum dapat menampung dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat.

Ia mengatakan, dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, disebutkan bahwa tujuan pembentukan undang-undang tersebut adalah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, serta mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.

Untuk mengawasi pelaksanaan UU tersebut, dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang diberikan wewenang untuk menerima laporan, melakukan penelitian, penyelidikan dan atau pemeriksaan, memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran.

Kemudian memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat, serta memberikan sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU.

Namun demikian, kata Syamsudin, praktik-praktik usaha yang tidak sehat masih saja merajalela.

Seperti melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran (monopoli), menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal (monopsoni), penguasaan pasar baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, serta persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender.

“Banyak faktor yang melatarbelakanginya, mulai dari kongkalikong antara pengusaha dengan pejabat, masih maraknya praktik suap, dan tipu daya antar pengusaha,” katanya, Kamis (28/2/2019).

Halaman
12
Penulis: Isep Heri Herdiansah
Editor: taufik ismail
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved