DPD RI Menilai Pemkot Tasikmalaya Kota yang Paling Siap Jalankan Program Dana Kelurahan

DPD RI memandang pemerintah Kota Tasikmalaya, kota yang paling siap dalam pengelolaan dana daerah yang akan dimulai tahun ini.

DPD RI Menilai Pemkot Tasikmalaya Kota yang Paling Siap Jalankan Program Dana Kelurahan
TRIBUN JABAR/ISEP HERI HERDIANSAH
Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Ayi Hambali dan Wakil Walikota Tasikmalaya, Muhammad Yusuf saat DPD melakukan monitoring kesiapan pengelolaan dana kelurahan di Bale Kota Tasikmalaya, Kamis (28/2/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isep Heri

TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA - DPD RI memandang pemerintah Kota Tasikmalaya, kota yang paling siap dalam pengelolaan dana daerah yang akan dimulai tahun ini.

"Secara persyaratan kami lihat sudah terpenuhi, dana alokasi sudah bisa diserap. Tinggal menunggu petunjuk teknisnya yang harus disipakan pemerintah daerah," kata Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Ayi Hambali saat melakukan monitoring kesiapan di Bale Kota Tasikmalaya, Kamis (28/2/2019).

Untuk tahun ini, Ayi Hambali mengatakan anggaran untuk dana kelurahan tahun ini berdasar UU Nomor 17 tahun 2018 tentang keuangan daerah khususnya, tambahan dana alokasi umum, masih penyisihan dari dana desa.

"Tahun ini dana kelurahan sebesar Rp 3 Triliun dari besaran total dana kelurahan yang sebesar Rp 73 Triliun. Jadi memang belum ada pos khusus untuk dana kelurahan ini. Menurut kami dana keluarahan penting, karena itu ususlan-usulan kami di DPD RI agar ditambah tapi tidak seperti sekarang harusnya berbeda dengan dana desa," jelas Ayi.

Penggunaan dana kelurahan ini, disebut Ayi sama halnya seperti dana desa, yakni untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan, dan pengembangan tingkat kelurahan.

"Nanti pengelolaannya sama bisa digunakan untuk di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur lainnya," lanjit dia.

Dia menjelaskan dalam pengeloalaan dana kelurahan, lurah sebagai kuasa pengguna anggaran dan camat sebagai pengguna anggaran.

"Sehingga pengawasan lebih terpantau cakupannya lebih dekat. Bercermin penyalahgunaan di dana desa yang banyak ditemui maka pembekalan tata kelola administratasi harus dilakukan dahulu," jelasnya.

Dia menambahkan, ada tiga kategori kelurahan dalam pencairan dana alokasi ini, di antaranya kategori pertama kelurahan terkategori baik, kedua, harus dibantu, dan ketiga harus lebih dibantu.

"Untuk kategori baik bantuannya Rp 350 juta, kemudian kelurahan harus dibantu Rp 370 juta, dan yang terkahir kategori keluraham harus lebih dibantu diberi Rp 380 Juta," tuturnya.

Wakil Walikota Tasikmalaya, Muhammad Yusuf mengatakan anggaran yang diterima untuk dana kelurahan dinKota Tasikmalaya sebesar Rp 25 Miliar, dan sudah diterima sebanyak 50 persen yang masuk kas daerah.

Untuk tahap penyaluran di 69 kelurahan, kata Yusuf akan melihat pada kesiapan pihak kelurahan dalam hala tata kelolanya.

"Lurah dan camat sebelum itu dilatih dulu mengenai pengelolaan tata kelola keuangan keluarahan ini. Karena ketidakpahaman jangan sampai dijadikan bahan bancakan," kata dia saat ditemui Tribun Jabar.

"Memang dikhawatirkan, harus tertib administrasi, karena kan amanah. Nanti dipersiapkan juklas juknis yang disesuaikan dengan aturan pemerintah kota," lanjutnya.

Penulis: Isep Heri Herdiansah
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved