Ingin Lindungi Tanah Rakyat dan Tanah Adat, Dedi Mulyadi Dukung Program Sertifikasi Tanah

Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf untuk Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendukung program capres nomor urut 01 Jokowi untuk melanjutkan pembagia

Ingin Lindungi Tanah Rakyat dan Tanah Adat, Dedi Mulyadi Dukung Program Sertifikasi Tanah
TRIBUN JABAR/M SYARIF ABDUSSALAM
Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Barat Jokowi-Maruf Amin, Dedi Mulyadi saat ditemui di Bandung, Rabu (6/2/2019). 

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf untuk Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendukung program capres nomor urut 01 Jokowi untuk melanjutkan pembagian sertifikat tanah untuk rakyat.

Dedi Mulyadi mengatakan bahwa kebijakan tersebut adalah bagian dari spirit kerakyatan.

Ia pun mengaku optimis Jokowi akan kembali terpilih pada periode keduanya sebagai Presiden RI.

"Semangat Pak Jokowi sebagai representasi kepemimpinan kaum jelata. Selama ini Pak Jokowi membagi-bagikan belasan juta sertifikat kepada rakyat adalah sikap ksatria kenegarawanan yang harus kita dukung," ujarnya, Senin (25/2/2019).

Ia berharap wacana itu tidak berhenti di Pilpres 2019, tetapi dilanjutkan pada periode kedua Jokowi ketika terpilih sebagai Presiden RI.

Mau Nonton Film Dilan 1991? Berikut Sinopsisnya: Ada Masalah Besar Antara Dilan dan Milea

"Karena saya meyakini dia terpilih, harus terus didorong agar rakyat memiliki hak atas tanah secara seimbang dan berkeadilan, tidak terjadi penumpukan kepemilikan tanah pada segelintir orang," ujarnya.

Menurut Dedi, tanah adat adalah aset yang harus dilindungi.

Ia berharap tidak ada lagi penyerobotan dan pengambilan hak adat yang sudah menjadi bagian dari tradisi. Sebab, baik kaum adat, alam dan hutan adalah rumah mereka yang sesungguhnya.

"Terutama di daerah Sumatera dan Kalimantan, banyak tanah adat, di Jabar juga ada, misalnya orang Baduy dan komunitas tradisional lainnya. Cukup banyak. Mereka harus mendapat perlindungan secara utuh. Sebab, kehidupan mereka bisa jadi terancam karena semakin dipersempit ruang lingkup hutan mereka," kata mantan bupati Purwakarta itu.

Tanah adat, kata Dedi, harus dilindungi karena dari aspek keindonesiaan dan kenusantaraan, mereka jauh lebih dulu menguasai tempat itu dibanding mereka para pendatang.

Halaman
12
Penulis: Haryanto
Editor: Theofilus Richard
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved