Bawaslu Vonis Langgar Netralitas, Ganjar Pranowo: Bawaslu Offside

"Kalau saya melanggar etika, siapa yang berhak menentukan saya itu melanggar? apakah Bawaslu? Wong itu bukan kewenangannya,"

Bawaslu Vonis Langgar Netralitas, Ganjar Pranowo: Bawaslu Offside
Mumu Mujahidin
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kunjungi venue panjat tebing Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (27/9). Ganjar Pranomo menyaksikan langsung atlet Jateng yang berlaga di babak final boulder mix team (Temi Teli Lasa, Sutrisno, Indahwati dan Harini). Ganjar berbaur dengan penonton lain, dirinya tampak memberi semangat langsung atletnya dengan berkali-kali bertepuk tangan dan berseru memberikan semangat atletnya. 

TRIBUNJABAR.ID, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menganggap keputusan Bawaslu Jawa Tengah yang memvonisnya melanggar netralitas dalam UU Pemerintah Daerah kebablasan.

Ganjar Pranowo menilai Bawaslu tidak punya wewenang untuk memutus pelanggaran etika sesuai undang-undang Pemerintahan Daerah.

Bawaslu cukup menangani apakah deklarasi mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang digelar di Solo melanggar ketentuan UU Pemilu atau tidak.

"Kalau saya melanggar etika, siapa yang berhak menentukan saya itu melanggar? apakah Bawaslu? Wong itu bukan kewenangannya," kata Ganjar kepada wartawan seusai menerima kunjungan Duta Besar Indonesia untuk Rusia di Rumah Dinas Puri Gedeh, Semarang, Minggu (24/2/2019) malam.

Warga Majalaya dan Sekitarnya Bisa Perpanjang Masa Berlaku SIM di Sini

Tantang Thailand di Final Piala AFF U-22 2019, Ini Jadwal Timnas U-22 Indonesia

Menurut politisi 50 tahun ini, yang berhak menentukan pelanggaran etika sesuai aturan terkait ialah Menteri Dalam Negeri.

Ganjar Pranowo keberatan jika dia divonis melanggar pasal 1 angka (3) dan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Lha yang berhak menentukan itu Mendagri. Lho kok (Bawaslu) sudah menghukum saya, saya belum disidang," katanya.

"Semua orang bertanya, seolah-olah hari ini saya melanggar. Hari ini, Bawaslu offside," tambahnya. 

Lebih lanjut, Ganjar menyatakan jika indikasi pelanggaran pemilu tidak ditemukan, maka Bawaslu memberikan keterangan sesuai dengan kewenangannya.

"Karena ini sudah menjadi diskursus di publik dan merugikan saya. (Saya minta) Bawaslu profesional sedikit dong," pungkasnya.

Dalam deklarasi pemenangan pasangan calon Presiden dan calon wakil Presiden nomor urut 02 Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang dilakukan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah di Solo pada Januari 2019 lalu, Bawaslu menyatakan kegiatan itu tidak melanggar ketentuan kampanye.

Namun, Bawaslu Jawa Tengah memberi catatan bahwa deklarasi itu tetap melanggar aturan.

Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Rofiuddin, menyatakan, aturan yang dilanggar bukan aturan kampanye, melainkan netralitas sebagai kepala daerah sebagaimana Pasal 1 angka (3) dan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Kompas.com/Nazar Nurdin)

Lama Disembunyikan, Ariel Noah Kini Perlihatkan Putrinya, Gadis Cantik Berbakat Seperti Ayahnya

Teka-teki Fabiano Beltrame Merapat ke Persib Bandung Terjawab, Disebut Sudah Tanda Tangan Kontrak

Editor: Theofilus Richard
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved