Pasang Iklan Alat Peraga Kampanye di Angkot, Bawaslu Tegaskan Itu Pelanggaran

Komisioner Bawaslu Kota Bandung, Farhatun Fauziyah, mengatakan bahwa ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomo

Pasang Iklan Alat Peraga Kampanye di Angkot, Bawaslu Tegaskan Itu Pelanggaran
Tribun Jabar/Isep Heri
Ilustrasi alat peraga kampanye di angkot 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kembali maraknya aksi penempelan Alat Peraga Kampanye (APK) jelang Pemilu 2019 yang dilakukan oleh tim pendukung dari calon legislatif pada kendaraan transportasi umum, dinilai Badan Pengawas Pemilu (Bawasalu) Kota Bandung sebagai pelanggaran penyelenggaraan kampanye.

Selain tidak sesuai peruntukannya, Bawaslu menilai iklan ini berakibat pada potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Komisioner Bawaslu Kota Bandung, Farhatun Fauziyah, mengatakan bahwa ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 23 Tahun 2018 dan Undang-undang lalu lintas Nomor 22 Tahun 2009.

Sehingga branding APK, hanya boleh pada kendaraan operasional partai maupun calon legislatif yang bersangkutan.

Selain itu, putusan kategori pelanggaran pun akan diberikan bagi angkutan umum yang dimobilisasi dalam kegiatan deklarasi dukungan kepada partai atau calon legislatif.

"Jadi untuk segala transportasi umum atau masal tidak diperbolehkan adanya branding kendaraan terkait penempelan APK. Maka hanya kendaraan operasional partai dan caleg, atau kendaraan pribadi saja yang diperbolehkan digunakan branding. Bila ini ditemukan maka kami akan lakukan penindakan tegas," ujarnya di kantor Bawaslu Kota Bandung, Jalan. Leo, Kota Bandung, Minggu (24/2/2019).

Gelar School Fair, DHIS Kenalkan Beragam Profesi Pada Murid SD

Lirik Lagu Baru Marion Jola Pergi Menjauh, Video Klipnya Sudah Ditonton 950 Ribu Kali

Farhatun menuturkan bahwa dalam upaya pengawasan hal tersebut, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Dalam rangka, untuk mensosialisasikan kepada para pengusaha angkutan umum.

"Kami terus sosialisasikan kepada para pengusaha angkutan umum, dalam hal ini Kobutri, Kobanter, Damri dan lain sebagainya, agar tidak menerima permintaan adanya branding APK dari pihak manapun di sana (kendaraan umum)," ucapnya.

Halaman
12
Penulis: Cipta Permana
Editor: Theofilus Richard
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved