Pekerja Tolak UMSK Dipolitisasi dan Gelar Deklarasi Damai Pemilu 2019

Kaum pekerja atau buruh di Jawa Barat yang masih menanti penetapan UMSK menentang keras jika adanya politisasi terkait UMSK.

Pekerja Tolak UMSK Dipolitisasi dan Gelar Deklarasi Damai Pemilu 2019
TRIBUN JABAR/KEMAL SETIA PERMANA
Para pekerja diwakili SPSI dan Ketua DPD FSP LEM SPSI Jabar Mumahad Sidarta, serta unsur pengusaha yang diwakili Apindo serta Pemprov Jabar oleh Disnakertrans serta Polda Jabar, menggelar Deklarasi Pemilu Damai 2019 di Hotel Lodaya, Kamis (14/2/2019). 

Laporawan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kaum pekerja atau buruh di Jawa Barat yang  masih menanti penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kota (UMSK) menentang keras jika adanya politisasi terkait UMSK.

Mereka mengharapkan bahwa penetapan UMSK ini harus segera ditetapkan sebelum bergulirnya pemilihan umum (pemilu) serta pemilihan legislatif (pileg) 2019 April nanti.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat, Roy Jinto, mengatakan bahwa para pekerja menolak keras jika ada pihak-pihak yang ingin mempolitisasi soal UMSK.

Untuk itulah pihaknya menggelar diskusi panel yang melibatkan berbagai unsur agar penetapan UMSK segera ditetapkan agar terhindar dari politisasi pihak-pihak tertentu.

"Makanya kami, SPSI, bekerjasama dengan serikat pekerja lain, pemerintah, pengusaha dan aparat, dalam hal ini diwakili Polda Jabar, menggelar diskusi ini. Kami meminta melalui diskusi ini akan ada jalan untuk segera ada penetapan UMSK," kata Roy di sela diskusi panel Membangun Semangat Perjuangan Bersama Mewujudkan UMSK 2019 Dalam Rangka Pileg dan Pilpres 2019 Lancar Aman dan Damai di Hotel Lodaya, Kota Bandung, Kamis (14/2/2019).

Selain meminta adanya penetapan UMSK ini, Roy juga menegaskan bahwa kaum buruh akan mendukung terselenggaranya pemilu damai pada April 2019 ini.

"Selain meminta penetapan UMSK sebelum pemilu, kami juga mengharapkan dan sangat mendukung terselenggaranya pemil damai," katanya.

Sebagai salah satu langakah mendukung pemilu damai, kata Roy, dalam diskusi ini pihaknya juga melibatkan perwakilan keamanan dari Polda Jabar yang diwakili oleh Kasubdit Ekonomi AKBP Hunter Spionator.

Mengedepankan Komunikasi dan Silaturahmi, Pekerja dan Pemerintah Sepakat Hentikan Permusuhan

Dalam kesempatan itu, Hunter menegaskan bahwa aparat kepolisia dan TNI akan menjaga netralitas dalam pemilu presiden dan pileg 2019.

Termasuk, kata dia, pengamanan terhadap para pekerja yang menuntut adanya penetapan UMSK menjelang pemilu yang hanya tinggal puluhan hari saja.

"Pemilu 17 April tinggal 63 hari lagi, kami tentnya akan memberikan dukungan keamanan dalam segala aspek," kata Hunter.

Di akhir acara, para pekerja yang diwakili SPSI dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin (DPD FSP LEM) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Barat, Mumahad Sidarta, serta unsur pengusaha yang diwakili Apindo serta Pemprov Jabar oleh Disnakertrans serta Polda Jabar, menggelar Deklarasi Pemilu Damai 2019.

Ratu Tisha Klaim Sejumlah Pencapaiannya Sebagai Sekjen PSSI

Instagram Blokir Akun Alpantuni, Itu Dilakukan Atas Permintaan Kominfo Setelah Terima Laporan Publik

Penulis: Kemal Setia Permana
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved