Pilpres 2019

Gubernur Jabar Ridwan Kamil Melanggar Kampanye Pilpres 2019? Ini Penjelasan Pengamat Politik Unpad

Ridwan Kamil dilaporkan ke Bawaslu karena menghadiri Hari Lahir (Harlah) ke-93 Nahdlatul Ulama di Garut, 9 Februari 2019.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil Melanggar Kampanye Pilpres 2019? Ini Penjelasan Pengamat Politik Unpad
firman wijaksana/tribun jabar
Ridwan Kamil saat memberikan keterangan kepada wartawan usai deklarasi pasangan calon presiden Jokowi-Ma'ruf di Fave Hotel, Jalan Cimanuk, Garut, Minggu (27/1/2019). 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil jadi perbincangan karena dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) oleh Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB).

Ridwan Kamil dilaporkan ke Bawaslu karena menghadiri Hari Lahir (Harlah) ke-93 Nahdlatul Ulama di Garut, 9 Februari 2019.

Pengamat politik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Firman Manan, menanggapi isu dugaan pelanggaran kampanye oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Menurut Firman, dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB) tersebut tidak tepat karena tidak ada pelanggaran UU Kampanye yang dilakukan oleh Ridwan Kamil pada kegiatan tersebut.

“Waktu itu kan hari libur, jadi engak ada masalah. Kemudian tak menggunakan fasilitas dinas, artinya secara regulasi terkait apakah gubernur boleh berkampanye atau tidak, ya boleh. Semua persyaratan itu juga terpenuhi,” katanya di Bandung, Kamis (14/2).

Firman juga menyebut bahwa kegiatan Harlah NU di Garut tersebut bukan merupakan rapat umum seperti yang dilaporkan oleh pihak TAIB.

Ridwan Kamil akan Canangkan Hari Dilan dan Resmikan Taman Dilan pada 24 Februari 2019

“Persoalan perdebatannya itu kan metode kampanye kemarin itu apa, kan disebut rapat umum katanya. Tapi setahu saya itu kan deklarasi. Jadi clear enggak ada masalah,” tegasnya.

Deklarasi di dalam undang-undang, katanya, dikatakan sebagai metode kampanye dengan bentuk kegiatan lain dan tidak ada pengaturan spesifik di dalam regulasi pemilu tentang tempat pelaksanaan dan jumlah peserta kampanyenya. Jadi, hal ini banyak dilakukan di berbagai daerah.

Ia menyatakan bahwa kegiatan yang dihadiri oleh mantan Walikota Bandung itu tidak memenuhi kriteria untuk dikategorikan sebagai rapat umum.

“Kalau itu disebut rapat umum, tidak memenuhi karena rapat umum itu berdasarkan peraturan, baru dilaksanakan nanti di Bulan Maret. Jadi hanya ada tiga Minggu waktu untuk rapat umum dan iklan, itu dilakukan di akhir Maret dan sebelum masa tenang," katanya.

Soal Banjir Bandang di Cilengkrang, Ridwan Kamil Minta Pemkab Bandung Cek Penghijauan

Direktur Riset Politica Institute Bandung ini menganggap Harlah NU tersebut merupakan pertemuan terbatas meskipun dihadiri oleh massa dengan jumlah yang besar.

“Yang sudah berlangsung itu kan seperti pertemuan terbatas, tatap muka. Kalau jumlah massanya yang banyak, agak sulit juga kita membatasi orang untuk hadir. Apalagi itu rangkaian Harlah NU yang punya basis massa yang besar,” ujarnya.

Firman pun menegaskan bahwa setiap kepala daerah memiliki hak politik yang tidak dapat dibatasi selama tidak melanggar peraturan pemilu.

“Karena dia berposisi menggunakan hak politiknya sesuai dengan aturan pemilu, jadi jangan juga membatasi hak politik seseorang untuk menyatakan dukungan. Yang tidak boleh dan harus netral itu ASN. Catatannya selama kepala daerah memprioritaskan agenda pemerintahan,” ucapnya. (Sam)

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Kisdiantoro
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved