Pengembang Perum Griya Asri Cireundeu Diminta Segera Bikin Dinding Penahan Tanah

Wali Kota Cimahi, Ajay M Priatna, melarang pengembang Perumahan Griya Asri Cireundeu meneruskan pembangunan

Pengembang Perum Griya Asri Cireundeu Diminta Segera Bikin Dinding Penahan Tanah
Tribun Jabar/Hilman Kamaludin
Wali Kota Cimahi, Ajay M Priatna 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI- Wali Kota Cimahi, Ajay M Priatna, melarang pengembang Perumahan Griya Asri Cireundeu meneruskan pembangunan termasuk pematangan tanah, sebelum membuat dinding penahan tanah (DPT) di lokasi pembangunan tersebut.

Pasalnya, saat ini curah hujan masih cukup tinggi dan sudah mengakibatkan terjadinya longsoran kecil bahkan.

Longsoran pasir sudah menghantui warga Kampung Cibogo RW 17 yang ada tepat di bawah area proyek pembangunan.

"Jadi pengembang tidak boleh mengerjakan apa-apa dulu sebelum membuat DPT karena tanahnya dalam posisi tinggi dan kondisi cuaca masih ekstrem," ujarnya saat ditemui di Kompleks Perkantoran Pemkot Cimahi, Rabu (13/2/2019).

Hal tersebut, kata Ajay M Priatna, demi menghindari potensi longsor yang lebih besar ketika turun hujan besar, terutama agar warga yang pemukimannya dekat dengan proyek tersebut tidak terlalu khawatir.

Jusuf Kalla Sarankan BTP Tidak Masuk Tim Sukses Jokowi, Ternyata Ini Alasannya

Demi Bisa Melahirkan di Puskesmas, Ibu Hamil 9 Bulan Lawan Derasnya Sungai Lowo Sesa Nagekeo

Untuk itu, pihaknya akan segera memanggil pihak pengembang untuk membicarakan hal tersebut dan pihaknya akan menyarankan agar pengembang tidak membangun rumah di lahan tanah yang paling tinggi.

"Kami akan menyarankan itu, karena untuk menghasilkan sesuatu bukan hanya dari jual rumah. Bisa saja lahan itu dibikin outbond, restoran dan itu memungkinkan karena pemandangannya indah," kata Ajay.

Setelah itu pihaknya akan meningkatkan pengawasan selama pihak pengembang melakukan pembangunan agar tidak melenceng dari site plan yang sudah dirancang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cimahi.

"Jadi salah satu izin yang harus mereka tempuh adalah izin dari Dinas PUPR meskipun secara ilmu kedisipilan lahan itu sudah memenuhi standar untuk dilakukan pembangunan," ujarnya.

Sejauh ini, kata Ajay M Priatna, pihaknya pengembang sudah menempuh semua perizinan namun selama melakukan pembangunan termasuk pemantangan tanah, memang perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat.

Penulis: Hilman Kamaludin
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved