Soal Pemilihan Rektor Unpad, Rudiantara Sebut MWA Sedang Verifikasi Aduan Masyarakat

Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Unpad, Rudiantara, berharap fase tersebut dapat dimanfaatkan oleh semua pemangku kepentingan.

Soal Pemilihan Rektor Unpad, Rudiantara Sebut MWA Sedang Verifikasi Aduan Masyarakat
TRIBUNJABAR.CO.ID/THEOFILUS RICHARD
Menkominfo, Rudiantara, usai menghadiri Seminar Entepreneur Wanted, di Sabuga, Bandung, Senin (18/12/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilda Rubiah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dalam proses pemilihan Rektor UNPAD, Majelis Wali Amanat (MWA) fokus menerapkan good governance.

Contoh penerapannya adalah saat masyarakat diberikan kesempatan memberikan laporan atau aduan mengenai rekam jejak tiga calon rektor.

Ketiga calon rektor Unpad itu adalah Aldrin Herwany (Fakultas Ekonomi dan Bisnis), Atip Latipulhayat (Fakultas Hukum), dan Obsatar Sinaga (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik).

Aduan paling lambat dilakukan pada 8 Februari 2019.

Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Unpad, Rudiantara, berharap fase tersebut dapat dimanfaatkan oleh semua pemangku kepentingan.

"Diperlukan waktu seminggu untuk melakukan verifikasi/klarifikasi atas laporan/aduan dari pemangku kepentingan," ujar Rudiantara saat dihubungi Tribun Jabar, Senin (11/2/2019).

Seri 1-1, Newcastle Jets vs Persija Jakarta Berlanjut ke Perpanjangan Waktu, Berikut Live Streaming

Terobos Genangan Air di Jalan Terusan Jakarta, Beberapa Motor Mogok, Kirain Enggak Dalem

Proses penanganan laporan atau aduan itu, kata Rudiantara, akan dipimpin oleh anggota MWA Siti Karlina.

Ia menjelaskan, semua laporan aduan dijaga kerahasiaannya.

Setelahnya, akan dilakukan rapat pleno MWA untuk membahas hasil proses penanganan laporan atau aduan tersebut.

Pihaknya akan menggelar pemilihan rektor Unpad dengan atau tanpa perubahan kandidat.

Ia menegaskan penetapan Unpad'>Rektor Unpad terpilih nantinya tidak akan lebih lambat dari 13 April 2019.

"Mohon para pemangku kepentingan bersabar menunggu hasilnya," ujarnya.

Gaes, Lihat Nih Serunya Freestyle Motor di Mapolres Cimahi [VIDEO]

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sebut Kenaikan Harga Tiket Bukan karena Harga Avtur

Penulis: Hilda Rubiah
Editor: Theofilus Richard
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved