Ombudsman RI Minta KPPU Turun Tangan terkait Kenaikan Harga Tiket Pesawat dan Bagasi Berbayar

Ombudsman RI mendorong Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk segera turun tangan menyelidiki dan memberikan

Ombudsman RI Minta KPPU Turun Tangan terkait Kenaikan Harga Tiket Pesawat dan Bagasi Berbayar
Tribunjabar/Syarif Abdussalam
Anggota Ombudsman RI, Dadan S Suharmawijaya 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ombudsman RI mendorong Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk segera turun tangan menyelidiki dan memberikan jalan keluar terkait dengan kenaikan harga tiket dan biaya bagasi pesawat dari beberapa maskapai penerbangan nasional.

Anggota Ombudsman RI, Dadan S Suharmawijaya, mengatakan harus diselidiki lebih dalam mengenai penyebab kenaikan harga tersebut. Selain Ombudsman, katanya, pihaknya meminta KPPU turun tangan.

"Itu menjadi bahan pikiran buat kami, untuk bisa memberikan masukan ke pemerintah. Ini juga jadi bahan untuk lembaga lain seperti KPPU untuk bisa turun tangan apakah ini hasil dari kebijakan kartel karena pemain tertentu atau mekanisme pasar yang biasa," kata Dadan di Gedung Sate, Selasa (12/2/2019).

Dadan mengatakan maskapai-maskapai penerbangan yang menaikkan harga tiket dan bagasi ini bisa dijatuhi sanksi jika terindikasi melakukan monopoli dalam persaingan usaha. Dan tentu ini harus ada pengaduan masyarakat.

Menurut Dadan, ada celah bagi Ombudsman RI untuk mengkaji permasalahan tiket pesawat mahal ini kalau memang ini keputusannya dibuat tidak berdasarkan kajian yang betul-betul seimbang.

"Ya tentu kita akan mengasih rekomendasi kepada pemerintah, bahwa ini ada sesuatu atau kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan pola-pola umum atau tidak sesuai dengan kajian dan sebagainya, yang buktinya komparatifnya itu, dengan maskapai lain tidak terikat regulasi ini," katanya.

Ombudsman RI, kata Dadan, melihat dari sisi bisnis terkait harga tiket pesawat ini. Bisa diketahui apakah disebabkan komponen biaya penerbangan atau ada faktor lain yang mempengaruhi.

Warga Kampung Sapan Berharap Sampah yang Menumpuk di Sungai Cikeruh Segera Diangkut

"Itu seperti apa sih yang menguntungan bagi mereka dan menguntungkan bagi publik, jangan sampai penentuan besar tarif atau bagasi berbayar ini adalah buah dari monopoli bisnis karena pebisnis di sektor itu terbatas. Hingga akhirnya mereka bikin kesepakatan atau regulasi sendiri yang ditetapkan untuk publik," kata Dadan.

Dadan mengatakan harus ada pembanding terkait harga tiket maskapai di Indonesia dengan maskapai di luar negeri.


"Kalau pakai maskapai luar dari Aceh ke Jakarta lebih murah padahal dengan komponen, perawatan, biaya penerbangan, dan sistem keselamatan yang semuanya sama yakni memakai standar internasional, itu harus jadi referensi kita dalam menentukan harga," katanya.

Maskapai penerbangan di Indonesia, katanya, harus berpihak kepada pelayanan publik terkait penentuan harga tiket tersebut, jangan hanya memikirkan keuntungan perusahaan. 

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved