Kabupaten Cirebon Belum Dapat Ketentuan Jumlah Formasi PPPK, BKN Pun Belum Beri Petunjuk Teknis

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI belum menetapkan jumlah formasi pegawai pemerintah

Kabupaten Cirebon Belum Dapat Ketentuan Jumlah Formasi PPPK, BKN Pun Belum Beri Petunjuk Teknis
Istimewa
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Masithoh

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI belum menetapkan jumlah formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk Kabupaten Cirebon.

Bahkan, petunjuk teknis mengenai pengadaan seleksi PPPK juga belum ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Juknis mengenai pengadaan seleksi PPPK  juga belum ada dari BKN. Ketika proses seleksi selesai dan ada yang dinyatakan lulus, ini harus digaji sesuai UU sementara di PP itu mengacu pada gaji PNS yang ditetapkan. Perpres juga belum ada," ujar Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKPSDM Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto, saat ditemui di kantor BKPSDM, Selasa (12/2/2019).

Ia menambahkan, PPPK itu termasuk dalam UU Nomor 4 Tahun 2018 tentang ASN bahwa PPPK termasuk dalam unsur ASN.

"Hasil rapat di Batam, sebagian besar pemangku kepentingan di daerah menyatakan keberatan mengenai pola penggajian dan pola penganggaran yang sudah berjalan tahun 2019 karena pola perencanaan itu di tahun sebelumnya paling tidak bulan Oktober sudah harus masuk. Sehingga daerah bisa mempersiapkan baik anggaran utnuk seleksi maupun penggajian," katanya.

Sungai Cikeruh di Kampung Sapan Tegalluar Ini Dipenuhi Sampah, Tak Ada Tindakan, Bau Banget

Hal tersebut sempat menimbulkan jalan buntu sehingga akhirnya Kemenpan RB mengeluarkan surat untuk pengadaan PPPK kepada bupati, wali kota, dan gubernur se-Indonwsia untuk melakukan tahapan pengadaan PPPK.

Salah satu poinnya yaitu persiapan penganggaran gaji dan tunjangan berdasarkan peraturan undang-undang maupun proses seleksi.

"Pimpinan di kabupaten Cirebon juga akan merapatkan mengani kesanggupan mengenai gaji dan sebagainya. Itu belum dilakukan, kita sedang menyusun kebutuhannya sesuai dengan surat Menpan terkait jumlah formasinya," katanya.

Penulis: Siti Masithoh
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved