Dedi Mulyadi Nilai Isu Kebocoran Anggaran Lagu Lama Prabowo, Dilontarkan Sejak Zaman SBY

Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Amin Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai isu kebocoran anggaran yang digembar gemborkan

Dedi Mulyadi Nilai Isu Kebocoran Anggaran Lagu Lama Prabowo, Dilontarkan Sejak Zaman SBY
istimewa
Dedi Mulyadi. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Haryanto

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Amin Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai isu kebocoran anggaran yang digembar gemborkan oleh Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sudah diucapkan sejak zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Pak Prabowo menyampaikan APBN bocor-bocor bukan hanya sekarang. Di era kepemerintahan Pak SBY, Pak Prabowo sudah menyampaikan bocor-bocor bocor. Jadi tidak hanya sekarang, itu lagu lama,” kata Dedi saat ditemui di Purwakarta, Senin (11/2/2019).

Dedi pun meminta Prabowo memberikan penjelasan secara detil kepada publik terkait isu kebocoran anggaran yang kerap disampaikan ke masyarakat di setiap kampanyenya.

“Setiap tahun ada audit APBN, APBD, Nah sisi kebocoran itu di mana? harus ditunjukin dong. Kebocoran ini di kementerian mana? di lembaga mana dan di kabupaten mana? Kalau kebocoran negara di kabupaten A misalnya, yang bertanggungjawab bupati. Dan bupati itu ada pemeriksa, auditor, BPK di wilayahnya masing-masing,” kata Dedi.

Jika isu tersebut ternyata benar terjadi di daerah, kata Dedi, tidak serta merta kebocoran anggaran tersebut menjadi tanggungjawab Presiden.

“Jangan-jangan bupati walikotanya pendukung Pak Prabowo. Jadi harus jelas provinsi mana, audit tahun berapa,” ujarnya.

Pemain-pemain Ini Diprediksi Bakal Dimainkan Miljan Radovic di Laga Persib Bandung vs Persiwa Wamena

Selain itu, lanjut Dedi, selama ini presiden tidak mungkin memonopoli penggunaan APBN.

“Yang bertanggungjawab secara langsung dia itu adalah di lembaga kepresidenan. Tetapi secara institusional sebagai kepala pemerintahan, Presiden memang bertanggungjawab terhadap seluruh postur APBN itu. Tapi, tanggung jawab didelegelasikan. Ada yang tanggungjawabnya menteri, dirjen, direktur, gubernur, bupati, wali kota hingga kepala desa,” ujar Dedi.


Sebelumnya Prabowo menyampaikan adanya dugaan telah terjadi mark-up sejumlah proyek yang menyebabkan terjadi kebocoran anggaran hingga mencapai Rp 500 triliun.

Padahal, kata Ketua Umum Partai Gerindra tersebut, anggaran sebesar itu bisa digunakan untuk membangun industri besar di Indonesia.

Hal itu disampaikan Prabowo saat berpidato di acara HUT ke-20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di hall Sport Mall, Kelapa Gading Jakarta Utara, Rabu (6/2/2019).

Penulis: Haryanto
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved