Perpres Ini Menghindari Pemborosan Anggaran Pemerintah dalam Membuat Aplikasi

Perpres 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) baru ditetapkan pada Oktober 2018.

Perpres Ini Menghindari Pemborosan Anggaran Pemerintah dalam Membuat Aplikasi
Tribun Jabar/Theofilus Richard
Kabid E-Government Diskominfo Jabar, Ika Mardiah. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Perpres 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) baru ditetapkan pada Oktober 2018.

Satu di antara tujuan Perpres ini adalah menghindari pemborosan anggaran pemerintah dalam belanja pembuatan aplikasi.

Hal inilah yang sedang disosialisasikan Dinas Komunikasi dan Informasi Jawa Barat.

"Kami memberikan informasi dari isi Perpres 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Baru ditetapkan Oktober tahun lalu, banyak aparat pemerintah yang tidak tahu," ujar Kabid E-Government Diskominfo Jabar, Ika Mardiah, ketika ditemui Tribun Jabar, di sela Rakor SPBE, Hotel Aston Pasteur, Kota Bandung, Kamis (7/2/2019).

Ia mengatakan bahwa banyak instansi pemerintah membuat aplikasi untuk sistem keuangan, kepegawaian, dan lain-lain.

"Semua daerah bikin aplikasi tanpa melihat aplikasi itu ada di tempat lain dan bisa kita replikasi tanpa mengeluarkan biaya," ujarnya.

Kehadiran Perpres 82 Tahun 2018, Bayi Baru Lahir dan Kades Wajib Menjadi Peserta JKN-KIS

Dengan Perpres 95 tahun 2018, diharapkan instansi pemerintah daerah, dinas, dan kanwil kementerian bisa menghemat anggaran dalam pembuatan aplikasi.

Melalui perpres ini pula, semua instansi yang mau membuat sistem atau aplikasi harus mendapat izin Kemkominfo atau Kementerian PANRB.

Ia juga mengatakan bahwa jenis aplikasi dibagi dua, yaitu aplikasi umum dan aplikasi khusus.

Aplikasi umum adalah aplikasi yang digunakan oleh semua instansi, semisal e-budgeting atau sistem kepegawaian.

Sedangkan aplikasi khusus adalah aplikasi yang digunakan khusus untuk instansi tertentu.

Contohnya, aplikasi untuk sistem imigrasi, hanya digunakan di Kantor Urusan Imigrasi, tidak di tempat lain.

"Aplikasi berbagi pakai yang disediakan pemerintah pusat, pemerintah daerah tidak perlu mengembangkan. Sehingga tidak ada pemborosan," ujarnya.

Penulis: Theofilus Richard
Editor: Yongky Yulius
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved