Kejaksaan Siap Buat Sprindik dan Tetapkan Tersangka Baru pada Kasus Korupsi DPRD Purwakarta

Kasus korupsi berkaitan dengan perjalanan dinas dan bimbingan teknis (bintek) fiktif DPRD Purwakarta.

Kejaksaan Siap Buat Sprindik dan Tetapkan Tersangka Baru pada Kasus Korupsi DPRD Purwakarta
Tribun Jabar/Mega Nugraha
Ketua DPRD Purwakarta Sarif Hidayat saat jadi saksi kasus dugaan korupsi perjalanan dinas dan bintek fiktif. Ia hadir dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (30/1/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Haryanto

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA- Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta siap membuat surat perintah penyidikan (sprindik) dan menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi anggaran kegiatan TA 2016 di DPRD Purwakarta.

Langkah itu tinggal menunggu putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung terhadap dua terdakwa kasus perjalanan dinas fiktif DPRD Purwakarta, M Ripadi dan Ujang Hasan Sumardi.

Hal itu dikatakan Kajari Purwakarta, Syahpuan didampingi Kasi Intel Kejari Purwakarta, Fauzul Ma'ruf ketika ditemui di Aula Kejaksaan, Jalan Siliwangi, Nagri Kidul, Purwakarta.

Dia mengatakan penetapan tersangka baru yang hadir dari jajaran pimpinan DPRD Purwakarta itu masih dalam proses.

"Ini masih dalam proses, karena perkara penyidikan dan penyelidikan yang awal tidak dilakukan perubahan terhadap berita acara pemeriksaan, baik saksi maupun tersangka," kata Fauzul usai audensi dengan LSM GMBI Distrik Purwakarta, Kamis (7/2/2019).

Viral Pesan Berantai Berisi Pembuatan SIM Secara Kolektif, Begini Penjelasan Polisi

Terpidana Korupsi Fuad Amin Sudah Tidak Mendekam di Lapas Sukamiskin

Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor di PN Bandung, Sudira meminta jaksa untuk membuat sprindik baru dari hasil kesaksian Ketua DPRD Purwakarta, Sarif Hidayat.

Pernyataan hakim dan jaksa itu sebagai tindak lanjut pengakuan Sarif di persidangan. Sarif mengaku menandatangani surat perintah bimbingan teknis (bintek) pada 29 Juli 2016 di Kota Bandung.

Menurut saksi dari 41 anggota dewan, bintek itu tidak benar-benar dilaksanakan atau fiktif.

Merespons ketua majelis hakim tersebut, Kejari tengah memperbaiki sejumlah laporan barang bukti.

Halaman
123
Penulis: Haryanto
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved