Penyuap Bupati Cirebon Dituntut Pidana Penjara 1 Tahun 6 Bulan

Tuntutan dibacakan di ruang 3 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (6/2).

Penyuap Bupati Cirebon Dituntut Pidana Penjara 1 Tahun 6 Bulan
mega nugraha/tribun jabar
Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan tuntutan hukum untuk Gatot Rachmanto, Sekretaris Dinas PUPR Pemkab Cirebon, terdakwa pemberi suap pada Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra karena jual beli jabatan. Tuntutan dibacakan di ruang 3 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (6/2). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan tuntutan hukum untuk Gatot Rachmanto, Sekretaris Dinas PUPR Pemkab Cirebon, terdakwa pemberi suap pada Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra karena jual beli jabatan.

Tuntutan dibacakan di ruang 3 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (6/2).

Dalam tuntutannya, jaksa KPK meminta majelis hakim untuk menyatakan agar Gatot bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau seperti yang disampaikan jaksa dalam dakwaan kesatu.

"Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yanasal 5 ayat 1 huruf b Undang-undang Pemberantasan Tipikor, menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dikurangi selama ditahan dengan perintah tetap ditahan, menjatuhkan pidana denda Rp 100 juta subsidair 4 bulan,"' ujar Jaksa KPK, Iskandar Marwanto.

Menurut jaksa, perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur di dalam pasal yang didakwakan.

Keterangan saksi selama persidangan menurut jaksa, menyebutkan bahwa praktik jual beli jabatan di Pemkab Cirebon sudah dilakukan sejak Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra.

‎Selain itu, jaksa juga menyebut tidak ada alasan pemaaf dan pembenar dari terdakwa dibalik perbuatannya memberi suap Rp 100 juta ke Sunjaya.

Sekaligus tidak ada alasan peniadaan pidana dari apa yang dilakukan Gatot.

Gatot juga mengajukan permohonan justice collaborator (JC) ke KPK pada 1 Februari. Namun, KPK ti‎dak mengabulkan permohonan JC.

"Karena keterangan terdakwa di persidangan hanya menerangkan tindak pidana yang dialaminya seniri dan tidak ungkap tindak pidana lain," ujar jaksa KPK Tri Anggoro Mukti.

Dalam dakwaan jaksa, ‎Gatot memberi uang Rp 100 juta kepada pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara, yakni Sunjaya Purwadisastra selaku Bupati Cirebon. Pemberian uang karena Sunjaya telah mengangkat dan melantik terdakwa Gatot Rachmanto sebagai Sekretaris Dinas PUPR Pemkab Cirebon. (men)

Penulis: Mega Nugraha
Editor: Ravianto
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved